REPORTASENTT.COM, LARANTUKA- Pembahasan RAPBD Flores Timur 2026 kembali memanas.
Di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Selasa, 25 November 2025, perdebatan tak hanya berkutat pada usulan pinjaman daerah Rp10 miliar, tetapi juga merembet pada isu sensitif, wacana rasionalisasi Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bagi aparatur sipil negara.
Ketegangan meningkat sejak pagi ketika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan skema pinjaman yang diajukan eksekutif.
Namun, alih-alih mengerucut pada persetujuan, empat fraksi, PKB, PAN, PDI Perjuangan, dan Gerindra, kompak menolak. Aroma penolakan ini bahkan sudah muncul sebelum presentasi berakhir.
Perwakilan PDI Perjuangan, Martinus Welan, menjadi salah satu suara paling awal yang menolak.
Ia menilai usulan pinjaman itu tidak relevan dengan kapasitas fiskal Flores Timur tahun depan, meski kebutuhan pembangunan, termasuk ruas jalan lebih dari 10 kilometer, dinilai mendesak.
Di sisi lain, Fraksi PAN melalui Ruth Wungubelen membeberkan hitungan yang membuat forum hening sejenak.
Dari pinjaman Rp10 miliar, daerah hanya menerima sekitar Rp6,7 miliar setelah potongan administrasi.
Bunga mencapai Rp850 juta, sementara kewajiban cicilan mencapai Rp2,5 miliar per tahun selama empat tahun.
“Ini terlalu membebani APBD. Tidak logis,” kata Ruth.
Seruan serupa datang dari Fraksi PKB, lewat Yos Paron Kabon, yang mempertanyakan efektivitas pinjaman untuk kebutuhan infrastruktur yang jauh lebih besar.
Sedangkan Fraksi Gerindra menegaskan bahwa penolakan mereka bukan bentuk anti-pembangunan.
“Kami menolak cara yang justru menekan ruang fiskal daerah di tengah situasi nasional yang ketat,” kata Yamin Lewar.