Wacana Baru: TPP PNS Bakal Dirasionalisasi?
Di tengah mandeknya pembahasan pinjaman, forum justru memunculkan isu baru, yang tak kalah kontroversial.
Fraksi Gerindra dan PKB mendorong wacana merasionalisasi TPP ASN hingga 50 persen, disamakan dengan besaran TPP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
“Kalau kita mau mencari ruang fiskal, semua harus rela. TPP salah satu sektor yang bisa dirasionalisasi,” demikian disampaikan Yamin Lewar, yang pernyataannya memicu diskusi panjang.
Walau masih sebatas wacana, usulan ini memperlihatkan arah baru Banggar dalam mencari ruang fiskal tanpa mengandalkan pinjaman eksternal.
Namun sejumlah anggota menilai langkah tersebut membutuhkan kajian mendalam, mengingat dampaknya langsung menyentuh ribuan ASN di Flores Timur.
Sidang Memanas, Sekda Minta Skors
Ketegangan memuncak ketika Sekda sekaligus Ketua TAPD, Petrus Pedo Maran, meminta penundaan keputusan.
Ia beralasan masih menunggu arahan dari Bupati Flores Timur yang sedang dalam perjalanan dari Maumere.
Permintaan itu sempat memantik keberatan, karena mayoritas fraksi telah menyatakan posisi akhir mereka.
Sidang akhirnya diskors singkat, namun atmosfer tegang tetap terasa ketika forum kembali dibuka.
Ketua DPRD Flores Timur, Albertus Ola Sinour pun, menutup perdebatan dengan keputusan tegas.
“Setelah mendengar pandangan seluruh fraksi, usulan pinjaman Rp10 miliar kita tangguhkan dari RAPBD 2026,” ujarnya sambil mengetuk palu.
Dengan penangguhan tersebut, perhatian kini beralih pada sidang lanjutan bersama BKAD.
Di forum tersebut, Banggar dijadwalkan menetapkan keputusan final mengenai TPP ASN, opsi pembiayaan alternatif, serta arah kebijakan pembangunan Flores Timur tahun 2026.