GMNI Sikka Desak Kejari Tuntaskan Dugaan Korupsi Perumda Wair Pu’an, Kredibilitas Penegakan Hukum Dipertanyakan

REPORTASENTT.COM, MAUMERE- Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka bersama Tim 9 menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Sikka, Senin (27/4/2026). Mereka mendesak percepatan penanganan dugaan korupsi di Perumda Wair Pu’an yang dinilai berlarut-larut sejak 2021.

Sekitar 24 peserta aksi berjalan kaki dari sekretariat GMNI di Jalan Soekarno-Hatta menuju Kantor Kejari Sikka di Jalan Jenderal Sudirman.

Massa membawa bendera organisasi, pengeras suara, serta poster berisi kritik terhadap lambannya proses hukum.

Baca Juga: Detik- detik Tabrakan KA Argo Bromo dan KRL di Bekasi Timur, Penumpang Ceritakan Kronologi Mencekam

Setibanya di lokasi sekitar pukul 12.28 WITA, massa langsung menyampaikan orasi secara bergantian.

Mereka menilai proses penanganan perkara belum menunjukkan perkembangan nyata meski laporan telah masuk sejak beberapa tahun lalu.

“Ini bukan sekadar keterlambatan. Kami melihat ada ketidakjelasan yang merugikan rasa keadilan masyarakat,” kata salah satu orator dalam aksi tersebut.

Baca Juga: Sidang Tertutup Kasus Pembunuhan Anak di Maumere, Jaksa Bacakan Dakwaan

GMNI juga menyoroti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan daerah, mulai dari proses pengadaan hingga penggunaan anggaran.

Menurut mereka, aparat penegak hukum perlu membuka perkembangan kasus secara transparan kepada publik.

Suasana sempat memanas ketika peserta aksi mempertanyakan ketidakhadiran Kepala Kejaksaan Negeri Sikka dalam agenda audiensi.

Baca Juga: Solar Subsidi Diselewengkan, Polda NTT Selidiki Oknum Polisi; Dua Anggota Polres Manggarai Timur Dinonaktifkan

Massa meminta penjelasan resmi terkait alasan ketidakhadiran pimpinan institusi tersebut.

Pengamanan dilakukan personel Polres Sikka sejak awal kegiatan. Aparat ditempatkan di sejumlah titik untuk memastikan jalannya aksi tetap tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

Audiensi kemudian berlangsung di Aula Kejari Sikka. Dalam pertemuan itu, perwakilan GMNI dan Tim 9 menyampaikan tuntutan agar proses hukum dilakukan lebih terbuka serta memiliki tenggat waktu yang jelas.