REPORTASENTT.COM- Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyesalkan adanya insiden penembakan kepada pemulung yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AU di Kota Palu, Sulawesi Tengah.
Ia pun mendesak agar TNI melakukan evaluasi internal dan menindak tegas pelaku penembakan.
"Insiden ini tidak dapat ditoleransi, karena telah melukai masyarakat yang tidak melakukan ancaman. Pelaku harus mendapatkan sanksi hukum sesuai mekanisme yang ada dan harus ada evaluasi terkait persoalan ini dari jajaran TNI,” ujar Meutya Hafid dalam rilis yang lansir melalui Parlementaria, di Jakarta, Rabu (17/7/24).
"Insiden ini tidak dapat ditoleransi, karena telah melukai masyarakat yang tidak melakukan ancaman. Pelaku harus mendapatkan sanksi hukum sesuai mekanisme yang ada dan harus ada evaluasi terkait persoalan ini dari jajaran TNI,” ujar Meutya Hafid dalam rilis yang lansir melalui Parlementaria, di Jakarta, Rabu (17/7/24).
Baca Juga: Kasus Penembakan Pemulung Dinilai Langgar Doktrin 8 Wajib TNI, DPR RI Juga Soroti Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV
Adapun kasus penembakan ini terjadi di kompleks rumah dinas TNI AU di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Palu Selatan, Kamis (11/7). Pemulung bernama Jenri ditembak dengan menggunakan senapan angin oleh oknum personel TNI AU saat kepergok masuk dengan melompat pagar ke kawasan rumah dinas tersebut.
Saat ini, oknum TNI AU yang menembak pemulung itu sudah ditahan dan tengah diproses di Lanud Hasanuddin.
Adapun kasus penembakan ini terjadi di kompleks rumah dinas TNI AU di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Palu Selatan, Kamis (11/7). Pemulung bernama Jenri ditembak dengan menggunakan senapan angin oleh oknum personel TNI AU saat kepergok masuk dengan melompat pagar ke kawasan rumah dinas tersebut.
Saat ini, oknum TNI AU yang menembak pemulung itu sudah ditahan dan tengah diproses di Lanud Hasanuddin.
Sementara pemulung yang ditembak telah ditangani secara medis di rumah sakit.
Meskipun korban melakukan kesalahan dengan memasuki kompleks perumahan TNI AU, Meutya menyebut seharusnya prajurit bisa melakukan pendekatan yang lebih baik.
“Gunakan pendekatan yang lebih memanusiakan manusia dalam kasus seperti ini. Beri pembinaan, bukan justru malah memacu pelatuk senjata. Saya minta TNI lebih mengedepankan pendekatan humanis kepada rakyat,” ucap Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Kasus penembakan yang dilakukan oknum TNI kepada masyarakat bukanlah kasus pertama kalinya.
Kasus penembakan yang dilakukan oknum TNI kepada masyarakat bukanlah kasus pertama kalinya.
Prajurit TNI diingatkan untuk merangkul dan memberikan rasa aman bagi rakyat.
"Kita ketahui bersama bahwa salah satu kewajiban TNI adalah dekat dengan rakyat. Jangan karena menggunakan seragam maka bisa bertindak arogan dengan warga sipil," tegas Meutya.
Artikel Terkait
Citra Damai Tersingkir Lewat Adu Pinalti, Rol Lamawolo Melaju Ke 8 Besa Liga 1 Askab PSSI Flotim
Kasus Korupsi Sumur Bor, Rekanan Terlibat Alihkan Sebagian Besar Pekerjaan Kepada Pihak yang Tidak Memiliki Kualifikasi
Seorang Selebgram Ditetapkan sebagai Tersangka, Ternyata Sebagai Pengiklan Apliaksi Ini
Tahun Ajaran Baru, Ratusan Guru Honorer Dipecat Ditengah Penataan tenaga non-ASN, Ketua DPR RI Angkat Bicara
Kasus Penembakan Pemulung Dinilai Langgar Doktrin 8 Wajib TNI, DPR RI Juga Soroti Pembakaran Rumah Wartawan Tribrata TV