REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat pengawasan internal di tubuh Korps Bhayangkara.
Hal ini disampaikannya menyusul banyaknya kasus hukum yang melibatkan oknum polisi sebagai pelaku, pendukung, atau pelindung tindak kriminal.
“Pak Kapolda (Kapolda Kalteng Irjen Djoko Poerwanto), bisa dibayangkan, kalau polisi tugasnya mengayomi, melindungi, lalu yang penjahatnya adalah oknum (polisi), bagaimana jadinya negara ini,” ujar Rudianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Kapolda Kalteng dan Kapolres Jakarta Timur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
“Pak Kapolda (Kapolda Kalteng Irjen Djoko Poerwanto), bisa dibayangkan, kalau polisi tugasnya mengayomi, melindungi, lalu yang penjahatnya adalah oknum (polisi), bagaimana jadinya negara ini,” ujar Rudianto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR bersama Kapolda Kalteng dan Kapolres Jakarta Timur di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/12/2024).
Baca Juga: Derita Karyawan Toko Roti, Menjual Motor demi Keadilan: Malah Ditipu Pengacara yang Diandalkannya!
RDP tersebut membahas salah satu kasus yang melibatkan Brigadir Anton Kurniawan Setyanto.
RDP tersebut membahas salah satu kasus yang melibatkan Brigadir Anton Kurniawan Setyanto.
Brigadir Anton diduga terlibat dalam pembunuhan seorang pria berinisial BA sekaligus mengambil mobil milik korban.
Rudianto mengapresiasi langkah cepat Polri yang memberhentikan Brigadir Anton dan memprosesnya ke pengadilan.
Rudianto mengapresiasi langkah cepat Polri yang memberhentikan Brigadir Anton dan memprosesnya ke pengadilan.
Namun, ia menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan internal untuk mencegah kasus serupa.
“Mohon kiranya RDP berikutnya kita undang Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) dan Kabid Propam. Kejadian ini banyak sekali di seluruh Indonesia. Kita perlu mendalami bagaimana mekanisme pengawasan internal yang diterapkan,” tegas Rudianto, yang juga merupakan politisi dari Fraksi Partai NasDem.
Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut menyoroti dampak buruk kasus-kasus ini terhadap kepercayaan publik terhadap Polri.
“Mohon kiranya RDP berikutnya kita undang Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum) dan Kabid Propam. Kejadian ini banyak sekali di seluruh Indonesia. Kita perlu mendalami bagaimana mekanisme pengawasan internal yang diterapkan,” tegas Rudianto, yang juga merupakan politisi dari Fraksi Partai NasDem.
Legislator dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan I tersebut menyoroti dampak buruk kasus-kasus ini terhadap kepercayaan publik terhadap Polri.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dijaga untuk memastikan Polri tetap menjadi institusi yang dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
“Kita mau kepercayaan publik terhadap institusi polisi itu terjaga. Anda bisa bayangkan kalau masyarakat tidak lagi percaya Polri, di mana lagi kita mencari keadilan?” pungkasnya.
Ia juga meminta Komisi III DPR untuk segera mengadakan RDP dengan pejabat tinggi Polri guna membahas pembenahan pengawasan internal dan langkah- langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.
“Kita mau kepercayaan publik terhadap institusi polisi itu terjaga. Anda bisa bayangkan kalau masyarakat tidak lagi percaya Polri, di mana lagi kita mencari keadilan?” pungkasnya.
Ia juga meminta Komisi III DPR untuk segera mengadakan RDP dengan pejabat tinggi Polri guna membahas pembenahan pengawasan internal dan langkah- langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.
Artikel Terkait
Dugaan Jaksa Rampas Hp Saksi, Terungkap dalam Sidang yang Menyeret Mantan Wabup Agus Boli
Komisi II DPR RI Soroti Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD, Rifqinizamy : Sejarah Kelam Pelaksanaan Pilkada Masa Lalu tidak Terulang
Penggunaan Dana Pusat di Daerah Disorot: Benarkah DAK Digunakan di Luar Peruntukan?
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Tanggapi Wacana Pilkada Dipilih oleh DPRD
Derita Karyawan Toko Roti, Menjual Motor demi Keadilan: Malah Ditipu Pengacara yang Diandalkannya!