REPORTASENTT.COM JAKARTA- Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, menyerukan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di daerah.
Dalam kunjungan kerjanya ke Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (13/12/2024), ia menyoroti adanya indikasi bahwa DAK digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan rencana awal.
“Dana alokasi khusus itu sudah melalui proses perencanaan yang jelas. Kalau ada penggunaan di luar peruntukan, maka itu masalah serius yang harus kita tindak,” ujar Taufan kepada Parlementaria.
“Dana alokasi khusus itu sudah melalui proses perencanaan yang jelas. Kalau ada penggunaan di luar peruntukan, maka itu masalah serius yang harus kita tindak,” ujar Taufan kepada Parlementaria.
Baca Juga: Komisi II DPR RI Soroti Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD, Rifqinizamy : Sejarah Kelam Pelaksanaan Pilkada Masa Lalu tidak Terulang
Menurut Taufan, pengelolaan DAK selama ini masih lemah dalam hal kontrol.
Menurut Taufan, pengelolaan DAK selama ini masih lemah dalam hal kontrol.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat pemantauan dan evaluasi agar dana yang telah dialokasikan benar- benar digunakan sesuai sasaran.
“Pemerintah daerah harus sadar betul pentingnya pemantauan dan evaluasi agar penggunaan dana tepat sasaran,” tegasnya.
Baca Juga: Dugaan Jaksa Rampas Hp Saksi, Terungkap dalam Sidang yang Menyeret Mantan Wabup Agus Boli
Komisi II DPR RI, lanjut Taufan, telah membagi tugas kepada anggotanya untuk melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek besar yang mendapat alokasi DAK.
Komisi II DPR RI, lanjut Taufan, telah membagi tugas kepada anggotanya untuk melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek besar yang mendapat alokasi DAK.
Pihaknya juga meminta laporan tertulis terkait penggunaan dana tersebut dan berencana melakukan inspeksi langsung ke daerah jika ditemukan indikasi penyalahgunaan.
Selain isu penggunaan DAK, Taufan juga menyoroti masalah mafia tanah di Sumatera Selatan.
Selain isu penggunaan DAK, Taufan juga menyoroti masalah mafia tanah di Sumatera Selatan.
Baca Juga: Polisi Ungkap Kasus Pengoplosan Gas LPG Bersubsidi di Cianjur, Pelaku Raup Keuntungan Besar
Ia menilai bahwa praktik ini menjadi hambatan serius bagi pelaksanaan program pemerintahan Presiden Prabowo, terutama yang berkaitan dengan program prioritas Astacita.
“Persoalan mafia tanah memang sulit diberantas, tetapi harus diminimalisir. Eksistensi mereka menghambat program pemerintahan, termasuk Astacita,” katanya.
Taufan menekankan pentingnya kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, memahami tata kelola anggaran secara mendalam.
“Persoalan mafia tanah memang sulit diberantas, tetapi harus diminimalisir. Eksistensi mereka menghambat program pemerintahan, termasuk Astacita,” katanya.
Taufan menekankan pentingnya kepala daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota, memahami tata kelola anggaran secara mendalam.
Menurutnya, pengelolaan DAK harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat.
Artikel Terkait
Polres Nganjuk Berhasil Ungkap Kasus Peredaran Narkoba, Tiga Tersangka Diamankan
Polisi Ungkap Kasus Pengoplosan Gas LPG Bersubsidi di Cianjur, Pelaku Raup Keuntungan Besar
Fakta Persidangan Baru Kasus SID Flores Timur: Mantan Wakil Bupati Diduga Jadi Korban Rekayasa
Dugaan Jaksa Rampas Hp Saksi, Terungkap dalam Sidang yang Menyeret Mantan Wabup Agus Boli
Komisi II DPR RI Soroti Wacana Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD, Rifqinizamy : Sejarah Kelam Pelaksanaan Pilkada Masa Lalu tidak Terulang