LBH Manggarai Raya Raih Akreditasi B, Frans Ramli: Oleh- oleh Awal Tahun 2025

REPORTASENTT.COM, RUTENG- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Manggarai Raya kembali mencatatkan prestasi membanggakan setelah berhasil meraih akreditasi B dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-6.HN.04.03 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan LBH Manggarai Raya sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terverifikasi dan terakreditasi untuk periode 2025–2027.

Peningkatan akreditasi dari C ke B ini menjadi pencapaian istimewa, mengingat hanya dua OBH di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berhasil naik status dalam penilaian terbaru.

 Baca Juga: Aksi Heroik Anggota Polisi Ini, Selamatkan Wisatawan Berakhir Duka di Laut Tasikmalaya

Hasil ini sekaligus menjadi bukti pengakuan atas kinerja LBH Manggarai Raya dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan dan miskin.

“Ini merupakan oleh- oleh awal tahun untuk kita semua. Terima kasih kepada seluruh rekan paralegal dan tim atas kerja kerasnya. Akreditasi ini merupakan wujud pengabdian kami kepada masyarakat Manggarai dan sekitarnya,” ujar Fransiskus Ramli, SH, Direktur LBH Manggarai Raya dalam keterangan resminya.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini menetapkan bahwa lembaga/organisasi bantuan hukum periode 2025– 2027 wajib:

 Baca Juga: Heboh! Nama Harvey Moeis dan Sandra Dewi Terdaftar BPJS Kesehatan Fakir Miskin, Ada Apa Sebenarnya?

1. Memberikan bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok miskin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Mengikuti sertifikasi kepatuhan hukum melalui audit hukum.

Selain itu, anggaran pelaksanaan bantuan hukum akan dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum di tingkat daerah.

 Baca Juga: Sidang 12 Jam, Dua Oknum Polisi Dipecat Buntut Peras Penonton DWP

Keberhasilan ini juga menandai tonggak baru dalam perjalanan LBH Manggarai Raya untuk terus memperluas akses keadilan bagi masyarakat di Manggarai Raya dan NTT pada umumnya.