REPORTASENTT.COM, PAPUA- Indonesia dituding melakukan penjajahan terselubung di wilayah yang dikenal dunia sebagai Surga Kecil, Raja Ampat di Papua Barat.
WPNA menyebut tanah kaya nikel itu telah menjadi ladang eksploitasi, sementara penduduk aslinya ditekan dan dipinggirkan.
Baca Juga: Polisi Gelar Patroli Lampu Biru di Kupang, Pemotor Knalpot Brong Kocar- kacir!
Dalam siaran pers resminya, WPNA menyebut tindakan pemerintah Indonesia sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kedaulatan rakyat Melanesia Barat.
“Tanah kami dijarah, rakyat kami dibungkam. Ini bukan pembangunan, ini kolonisasi!” ujar Herman Wainggai, Juru Bicara WPNA.
Tak berhenti di situ, WPNA menggugat dunia internasional.
Baca Juga: Berani Bangun Resto di Tengah Sepi! Tokoh Muda Ini Tantang Arus Wisata Witihama
Mereka mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera turun tangan dan mengirim Tim Investigasi HAM ke Papua Barat.
Mereka ingin dunia menyaksikan langsung apa yang disebut sebagai penindasan sistematis terhadap rakyat Melanesia Barat di bawah kekuasaan Indonesia.
Yang lebih mengejutkan, WPNA juga menyerukan kepada Presiden AS Donald J. Trump untuk menekan pemerintah Indonesia agar membuka akses internasional seluas-luasnya untuk investigasi HAM.
Baca Juga: Longsor Tutup Jalan di Bokasape Timur- Wolowaru, Polisi dan Alat Berat Dikerahkan! Jalan Nyaris Lumpuh Total
Tuntutan ini mengacu pada Proposal Solusi Washington yang digagas oleh Pusat HAM Papua Barat.
“Papua Barat bukan milik Jakarta. Ini tanah Melanesia yang berdaulat dan kaya, hasilnya harus kembali ke rakyat, bukan ke elit!” demikian WPNA dalam siaran persnya.
WPNA mengatakan akan terus melawan ketidakadilan dan memperjuangka kesejahteraan bagi rakyat Papua Barat.