Sengketa Lahan di Kawasan Industri Bolok! Gubernur NTT Melki Laka Lena Turun Tangan, Ini Janjinya ke Warga!

Photo Author
Yuga Yuliana, Reportase NTT
- Senin, 9 Juni 2025 | 21:07 WIB
Gubernur NTT, Melkiades Laka saat audiens bersama para kepala desa dan tokoh masyarakat dari tiga desa tersebut di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (9/6/2025). (Foto Facebook Melki Laka Lena)
Gubernur NTT, Melkiades Laka saat audiens bersama para kepala desa dan tokoh masyarakat dari tiga desa tersebut di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (9/6/2025). (Foto Facebook Melki Laka Lena)

 

REPORTASENTT.COM, KUPANG- Sengketa lahan yang melibatkan warga Desa Bolok, Kuanheum, dan Nitneo dengan kawasan strategis Kawasan Industri Bolok (KIB) akhirnya menyedot perhatian orang nomor satu di Nusa Tenggara Timur.

Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena, secara khusus menerima audiensi para kepala desa dan tokoh masyarakat dari tiga desa tersebut di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (9/6/2025).

Pertemuan ini juga dihadiri tokoh penting lainnya, seperti Bupati Kupang Yosef Lede, Camat Kupang Barat, Kepala Kanwil BPN NTT Fransiska Vivi Ganggas, Kepala Badan Aset Pemprov NTT Alex Lumba, serta perwakilan dari Komisaris KIB dan sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi NTT.

 

Baca Juga: Longsor Tutup Jalan di Bokasape Timur- Wolowaru, Polisi dan Alat Berat Dikerahkan! Jalan Nyaris Lumpuh Total

Dalam pertemuan itu, dibahas secara serius dugaan tumpang tindih lahan warga dengan wilayah KIB, sebuah kawasan strategis yang menjadi tumpuan masa depan ekonomi NTT.

"Kami tidak ingin konfrontasi. Prinsipnya semua harus baik-baik saja. Kita duduk bersama secara mufakat," kata Gubernur Melki.

Melki juga menggarisbawahi status lahan KIB kini sudah menjadi aset negara dan provinsi, sehingga keputusan teknis apapun harus melalui pembahasan bersama DPRD NTT.

 

Baca Juga: Perahu Mogok di Tengah Laut! Nelayan Ini Diselamatkan Satpol Airud Polres Sikka

 

Sebagai langkah konkrit, pertemuan ini harap Melki menghasilkan kesepakatan awal membentuk tim kecil dari unsur pemerintah, KIB, dan masyarakat untuk melakukan verifikasi batas lahan secara menyeluruh.

"Kami akan bawa aspirasi ini ke DPRD. Semua pihak harus mendukung. Yang penting, tidak boleh ada aksi tambahan yang picu konflik," harap Melki.

Halaman:

Editor: Yuga Yuliana

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X