Gibran Pindah Kantor ke Papua? Yusril: Stop Sebar Hoaks!

REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan pindah dan berkantor di Papua bikin heboh publik.

Namun Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra akhirnya angkat bicara dan menepis kabar tersebut.

“Bukan Wapres yang pindah kantor ke Papua, apalagi menetap di sana. Itu tidak benar,” tegas Yusril dalam siaran persnya, Rabu pagi (9/7).

Baca Juga: Ratusan Massa Unjuk Rasa di Kupang, Kapolresta Baru Langsung Kawal Aksi Pertama

Menurut Yusril, yang akan berkantor di Papua adalah kesekretariatan dan tim pelaksana dari Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua.

Badan tersebut akan diketuai oleh Gibran sebagai bagian dari penugasan khusus Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Sebagai Ketua Badan Khusus, jika Wapres dan para Menteri sedang berada di Papua, tentu bisa berkantor di sana. Tapi itu bukan berarti Gibran pindah kantor,” jelasnya.

Baca Juga: Polda Metro Bongkar Perdagangan Barang Kedaluwarsa di Serpong, Dua Pria Ditangkap

Yusril juga menegaskan, berdasarkan UUD 1945, kedudukan Wakil Presiden tetap harus berada di Ibu Kota Negara.

Ia menyayangkan simpang siur pemberitaan yang seolah menyebut Gibran akan menetap di Papua.

Isu ini bermula dari pernyataan Yusril dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM pada 2 Juli lalu, yang menyebut adanya penugasan khusus untuk Gibran dalam penanganan Papua.

Baca Juga: Ini Alasan TNI AU Kawal Ketat Dua Pesawat Militer AS Mendarat di Labuan Bajo

Pernyataan itu kemudian ditafsirkan berlebihan oleh sejumlah pihak.

“Yang dimaksud adalah akan ada kantor perwakilan Badan Khusus di Papua, bukan kantor Wakil Presiden. Ini harus diluruskan,” ujar Yusril.

Sebagai informasi, dasar hukum penugasan ini tertuang dalam Pasal 68A UU No. 2 Tahun 2021 tentang perubahan UU Otonomi Khusus Papua.

Baca Juga: Guru dan Nakes di Papua, Profesional Bukan Militer: TNI Beri Klarifikasi Tegas