Korupsi, Pelanggaran Hukum Sekaligus HAM: Seruan Tegas Anggota Komisi III DPR RI

 

 

REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Dalam momen peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember dan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember, Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyerukan agar pemberantasan korupsi dijalankan secara tegas, transparan, dan berkeadilan.

Menurutnya, korupsi yang mengalihkan dana publik telah mengambil hak dasar masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah.

“Dana yang hilang karena korupsi berarti hilangnya akses masyarakat terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ini jelas merupakan pelanggaran HAM,” tegas Abdullah.

 

Anggota Komisi III DPR RI ini menyampaikan pandangannya mengenai dampak korupsi yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam hak asasi manusia (HAM).

 

 Baca Juga: Anggota Komisi III DPR RI Usul Perubahan Masa Berlaku SIM, Polri Siapkan Inovasi Digital!

 

Dalam pernyataannya, Abdullah menekankan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang merusak keuangan negara, menghambat pembangunan, dan menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam.

“Korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Lebih dari itu, korupsi juga mencabut hak masyarakat atas layanan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang seharusnya mereka terima,” ujar Abdullah dalam keterangan persnya, Selasa (10/12/2024).

Abdullah juga mengapresiasi tema peringatan Hakordia 2024 yang diusung oleh Perserikatan Bangsa- bangsa (PBB), “Uniting with Youth Against Corruption: Shaping Tomorrow's Integrity” atau “Bersatu dengan Pemuda Melawan Korupsi: Membentuk Integritas Masa Depan”.

 

 Baca Juga: Mahkamah Konstitusi Diingatkan Hati-Hati! 275 Sengketa Pilkada Menunggu Putusan Krusial

 

Sedangkan di Indonesia, kata dia,  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju”.

Disebutkannya, momentum ini harus dijadikan refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi.

 

“Pemberantasan korupsi harus membawa dampak keadilan sosial yang nyata dan mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945,” kata Abdullah.

 

Baca Juga: Kasus Pengeroyokan Berujung Maut di Kupang Sedang Diselidiki, Polisi Kantongi Identitas Pelaku!

Legislator dari Dapil Jawa Tengah VI ini mengingatkan bahwa korupsi tidak hanya melukai keuangan negara, tetapi juga mengancam stabilitas dan keberlanjutan bangsa.

 

Ia menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bersatu dalam memerangi korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

“Upaya pemberantasan korupsi yang efektif dapat membawa dampak signifikan pada keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat kecil yang sering menjadi korban utama dari praktik-praktik korupsi ini,” pungkasnya.