Megawati Tantang KPK Usut Kasus Korupsi Triliunan Rupiah dan Tegaskan Kerja Sama PDIP- Prabowo

REPORTASENTT.COM, JAKARTA-  Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyampaikan kritik keras terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan status tersangka pada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

 

Kritik tersebut dilontarkan Megawati dalam pidatonya saat peringatan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai DPP PDIP, Jakarta Selatan, Jumat (10/1/2025).

Dalam pidatonya, Megawati menuding KPK hanya fokus pada kasus yang melibatkan Hasto tanpa menunjukkan perkembangan berarti pada kasus-kasus besar lainnya.

 

 Baca Juga: Blunder Pernyataan Penasihat Kapolri, DPR: Ini Menggerus Kepercayaan Publik

 

"Lah KPK, kok yang diincar hanya Pak Hasto? Banyak kasus besar bernilai triliunan rupiah yang seharusnya juga diusut," tegasnya.

Hasto Kristiyanto sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap yang melibatkan buron Harun Masiku.

 

Selain itu, ia juga dijerat pasal perintangan penyidikan karena diduga menghalangi upaya KPK dalam menangkap Harun.

 

Baca Juga: Perkapolri Tegas Larang Polisi Tolak Laporan: Kenapa Masih Terjadi?

Megawati mempertanyakan kinerja KPK yang dianggap hanya mengusut kasus-kasus kecil.

 

“Saya yang mendirikan KPK dulu untuk memberantas korupsi besar, bukan hanya fokus pada kasus kecil seperti ini. Kalau hanya begitu, apa gunanya?” katanya.

Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan bahwa lembaga antirasuah tersebut fokus pada pembuktian kasus yang melibatkan Hasto.

 

 Baca Juga: Ijazah Paket C Jadi Isu Utama Dalam Permohonan PHPU Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota ke MK

 

“Kami lebih fokus pada konstruksi perkara, melengkapi unsur pasal, dan memperkuat bukti-bukti,” ujar Asep.

Selain mengkritik KPK, Megawati juga menegaskan komitmen PDIP untuk bekerja sama dengan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

 

Hal ini disampaikan melalui Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, yang sebelumnya diutus Megawati untuk bertemu dengan Prabowo pada 17 Oktober 2024 lalu.

 

Baca Juga: Terungkap! Tempat Hiburan di Maluku Tengah Jadi Lokasi TPPO, Tiga Terduga Pelaku Diamankan

Basarah menyampaikan bahwa PDIP tetap mendukung prinsip gotong royong sesuai ideologi Pancasila.

 

“PDIP tidak menganut sistem oposisi, melainkan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo.

 

Namun, PDIP tidak akan mengirimkan kadernya masuk dalam kabinet,” jelas Basarah.

 

Baca Juga: Camat Ini Laporkan Video Hoaks yang Viral ke Polisi, Kuasa Hukum: Nanti Akan Dijelaskan!

Hal ini, menurut Basarah, merupakan bentuk sikap ideologis PDIP yang berbeda dengan pendekatan oposisi pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).