Ketua AMKI: Media Massa Adalah Rumah Besar Rakyat di Tengah Polemik Buzzer

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, @jeromepolin, pada 29 Agustus 2025, Jerome membagikan tangkapan layar ajakan yang disebut melibatkan pemerintah, DPR, Brimob, hingga ojol. Ia menilai ajakan itu bertujuan membangun citra seolah situasi baik-baik saja.

“Ini (terkait) buat narasi untuk pencitraan seolah semua baik-baik saja. Jangan sampai lengah, jangan terpecah belah, kawal terus,” tulis Jerome.

 

 

 Baca Juga: Target Pajak 2026 Naik 13,5 Persen, Sri Mulyani: Tarif Tidak Berubah

 

 

Unggahan ini segera viral dan memunculkan spekulasi bahwa pemerintah lebih memilih buzzer ketimbang media massa untuk meredam keresahan publik.

 

 

Fenomena itu kemudian menuai kritik tajam dari sejumlah pakar komunikasi, akademisi, hingga tokoh pers.

 

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mengingatkan agar Presiden Prabowo Subianto tidak mengulangi pola lama di era Jokowi yang kerap mengandalkan buzzer.

 

 

“Tak bisa dipungkiri era Presiden Jokowi banyak menggunakan buzzer dan influencer,” kata Jerry pada 31 Agustus 2025.

 

 

 

Menurutnya, komunikasi publik yang kredibel harus dilakukan langsung oleh pejabat negara atau melalui media dengan mekanisme verifikasi.

 

 

 

 

 

 

Pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai arah komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran belum jelas.

 

 

“Kebijakan yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak sering kali berpotensi berubah menjadi bola liar di masyarakat,” ujarnya pada 2 September 2025.

 

 

Ia menekankan, terlalu mengandalkan influencer justru bisa memperkeruh suasana.

 

 

 

 

 

 

Senada, pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad, menilai pejabat publik lah yang seharusnya menjadi komunikator utama.

 

 

“Kalau politisi bergantung pada influencer, ini tidak menunjukkan kemajuan demokrasi,” tegasnya.

 

Ketua Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Jawa Tengah, Samsul Arifin, menegaskan media massa adalah rumah besar rakyat.

 

 

“Kalau Presiden ingin menenangkan masyarakat, jangan terlalu mengandalkan influencer, tapi perbanyaklah komunikasi lewat media massa,” katanya pada 1 September 2025.

 

Ia menambahkan, media lebih kredibel karena melewati verifikasi, sementara influencer hanya berorientasi pada konten viral.

 

 

 

 

Riset Indonesian Presidential Studies (IPS) UGM pada 2022 menunjukkan 74,4 persen publik masih percaya pada media formal seperti televisi dan surat kabar.

 

 

 

Sementara kepercayaan pada media sosial hanya 12,7 persen.

 

 

 

Indonesia juga punya pengalaman pahit dengan influencer, mulai dari konser BPIP di masa pandemi hingga kampanye Omnibus Law yang berujung pada permintaan maaf influencer karena tak memahami substansi kebijakan.

 

Riset Pew Research Center 2024 di AS juga menegaskan, hanya 20 persen warga rutin mendapat berita dari influencer, sebagian besar tanpa latar belakang jurnalistik.

 

 

 

Pakar menilai media massa berperan penting menjaga ruang demokrasi dengan menghadirkan informasi berimbang.

 

 

 

Sebaliknya, dominasi buzzer justru bisa mengikis kritik publik.

Berkaca pada kritik, data, hingga pengalaman masa lalu, banyak pihak menilai Presiden Prabowo perlu lebih sering tampil lewat media massa, bukan mengandalkan influencer.

 

 

Kehadiran pemerintah di media dinilai lebih kredibel sekaligus bisa menenangkan keresahan rakyat.