NTT Masih Miskin, DPRD Dapat Rumah dan Transportasi Mewah

REPORTASENTT.COM, KUPANG-  Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2025 tentang tunjangan transportasi dan perumahan bagi anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

 

Dialog publik terkait Pergub tersebut digelar di Ruang Rapat Gubernur NTT, Selasa (9/9/2025).

 

 

 

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena memimpin langsung pertemuan yang turut dihadiri perwakilan Kejaksaan Tinggi NTT, akademisi, mahasiswa, serta serikat pekerja.

 

Mayoritas peserta menolak kenaikan tunjangan. Mereka menilai kebijakan itu tidak mendesak dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan sosial, mengingat angka kemiskinan di NTT masih tinggi.

 

 

 Baca Juga: Sri Mulyani Resmi Tergeser dari Kursi Menkeu, Mahfud MD Beberkan Alasannya

 

 

“Lebih baik anggaran itu dialihkan untuk pendidikan dan kesehatan,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa.

 

Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) menekankan pentingnya kebijakan publik yang berbasis analisis rasional, transparansi, dan komunikasi efektif.

 

 

 

Mereka merekomendasikan agar Pergub 22/2025 dikaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan riil masyarakat.

 

 

 

 Baca Juga: Mengapa Tour de Entete 2025 Jadi Event yang Paling Ketat Diamankan di NTT?  

 

 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Laka Lena menyatakan Pergub 22/2025 telah melalui mekanisme resmi, ia membuka ruang evaluasi.

 

 

 

“Kami siap meninjau kembali regulasi ini. Yang terpenting ada kompromi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat,” katanya.

 

 

Pada Selasa sore, Gubernur NTT bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma, Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, serta sejumlah pakar menerima perwakilan pendemo dalam diskusi lanjutan di ruang rapat gubernur.

 

 

 

 Baca Juga: Berawal dari Rp1,8 Juta, Polisi Temukan Jutaan Uang Palsu di Kupang

 

 

Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan pemerintah mendengar langsung aspirasi masyarakat dan akan melakukan evaluasi menyeluruh.

 

 

“Pemerintah Provinsi NTT bersama DPRD telah bersepakat untuk melakukan kajian, evaluasi, serta hitungan ulang secara transparan dengan memperhatikan kondisi nyata masyarakat,” ujar Laka Lena.

 

 

Ia juga menekankan bahwa kebijakan apapun harus berpijak pada keadilan, keterbukaan, dan kesejahteraan bersama.

 

 

 Baca Juga: Gelombang Anti Nepo Kids Guncang Nepal, Perdana Menteri Mundur

 

 

 

 

“Saya menyampaikan apresiasi kepada para perwakilan pendemo yang telah menyampaikan pandangan secara terbuka dan kondusif. Dialog seperti ini penting untuk penguatan demokrasi di daerah kita,” katanya.

Laka Lena kemudian mengajak semua pihak membangun NTT dengan semangat keterbukaan, kerja sama, dan keberanian untuk saling mengingatkan demi kebaikan bersama.

 

“Ayo Bangun NTT,” tutupnya.