Baru Dilantik, Kepala BKN Dorong Penyelesaian Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap Kedua

REPORTASENTT.COM, MAKASAR- Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif, mengajak seluruh bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan untuk turut mempercepat penyelesaian pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua.

Ajakan ini disampaikan dalam kunjungan kerjanya di acara serah terima jabatan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/1).

“Kita harus memastikan penyelesaian pendaftaran tenaga non-ASN ini berjalan lancar. Tolong para bupati dan wali kota ikut serta mempercepat proses seleksi PPPK tahap kedua ini. Jika ada permasalahan, kita akan membantu menyelesaikannya melalui dukungan penuh, termasuk melalui coaching clinic,” tegas Prof. Zudan.

 Baca Juga: Zudan Arif Fakrulloh Resmi Dilantik sebagai Kepala BKN: Fokus pada Reformasi dan Meritokrasi

Seleksi PPPK tahap kedua, yang difokuskan pada tenaga non-ASN, menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah meningkatkan status tenaga kerja di sektor pemerintahan.

Pendaftaran seleksi ini akan ditutup pada 15 Januari 2025 pukul 23.59 WIB, sehingga kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk memastikan seluruh calon peserta terdaftar dengan baik.

Prof. Zudan menekankan bahwa pemerintah pusat, melalui BKN, siap memberikan solusi atas berbagai kendala yang mungkin dihadapi instansi di daerah dalam pelaksanaan seleksi ini.

 Baca Juga: Sidang PHP di MK Dimulai, KPU Siapkan Tahapan Penetapan Paslon di Daerah Tanpa Sengketa

“Kami menginginkan proses ini berjalan dengan transparan, cepat, dan adil. Setiap permasalahan yang muncul akan segera kami bantu selesaikan, agar hak tenaga kerja non-ASN di setiap daerah dapat terpenuhi,” tambahnya.

Upaya ini disambut positif oleh berbagai pihak di Sulawesi Selatan.

Para kepala daerah menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan proses pendaftaran seleksi PPPK tahap kedua demi menciptakan pemerintahan yang lebih profesional dan berdaya saing.

 Baca Juga: Megawati Tantang KPK Usut Kasus Korupsi Triliunan Rupiah dan Tegaskan Kerja Sama PDIP- Prabowo

Dengan batas waktu yang semakin dekat, diharapkan seluruh instansi dapat memanfaatkan momentum ini untuk menyelesaikan seluruh tahapan seleksi, sekaligus memberikan peluang yang lebih baik bagi tenaga kerja non-ASN di Indonesia.