Pengawasan terhadap praktik percaloan serta pengaturan kendaraan di lapangan juga dinilai masih lemah. Layanan pengaduan tersedia, namun belum didukung sistem yang berjalan efektif.
Alberth Roy Kota menyampaikan kondisi tersebut mencerminkan persoalan serius dalam tata kelola pelayanan publik di sektor transportasi darat.
“Kekurangan fasilitas ini tidak bisa dianggap ringan karena berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk mendapatkan layanan yang aman dan layak,” kata Roy saat ditemui di lokasi.
Baca Juga: Kupang Darurat Miras Ilegal? Fakta di Balik Pemusnahan Besar-besaran oleh Polisi
Ia menambahkan, perbaikan perlu segera dilakukan agar masyarakat dapat menikmati layanan transportasi yang lebih manusiawi, terutama saat periode mudik.
Sementara itu, Kepala UPTD Terminal Oebobo Maxi As mengakui masih terdapat berbagai keterbatasan dalam penyediaan layanan.
“Kami sudah menyampaikan kebutuhan ini ke Dinas Perhubungan Provinsi NTT. Ada proses yang harus dilalui sebelum realisasi, termasuk terkait anggaran dan sumber daya,” kata Maxi.
Ia menyebut pihaknya menerima seluruh masukan dan akan melakukan perbaikan secara bertahap, termasuk meningkatkan koordinasi serta pengawasan di lapangan.
Ombudsman NTT juga menyatakan akan terus melakukan pemantauan lanjutan guna memastikan adanya langkah konkret dari penyelenggara layanan.
“Kami akan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang layak, aman, serta memiliki akses pengaduan yang benar-benar berfungsi,” kata Roy.
Baca Juga: Pelantikan Sekda Ngada Cacat Prosedur, Bupati Cabut SK Setelah Teguran Gubernur
Di tengah meningkatnya mobilitas menjelang Idul Fitri, masyarakat juga diminta aktif melaporkan kendala pelayanan publik sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem transportasi.
Pada akhirnya, hasil pemantauan menunjukkan Terminal Oebobo masih belum memenuhi standar pelayanan publik, dengan berbagai kekurangan fasilitas, lemahnya pengawasan, serta sistem keselamatan yang belum optimal menjelang arus mudik.