REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Aliansi yang mengatasnamakan diri sebagai Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) dan Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi (KNPD) melakukan aksi unjuk rasa di gedung MPR dan KPU RI, pada Selasa (19/3/2024).
Dalam unuk rasa tersebut, mereka menuntut agar presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya, serta menyuarakan penolakan terhadap pelaksanaan Pemilu curang.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes. Pol. Susatyo Purnomo Condro dalam keterangan tertulis, Rabu (20/3/24), mengatakan, dalam rangka pengamanan aksi hari ini di KPU RI dan DPR RI, pihaknya melibatkan 1.910 Personel di KPU RI dan 1.145 personel di DPR/MPR.
Baca Juga: Kades Tuakepa Divonis Hukuman 3 Bulan Penjara, Pengacara Pikir- pikir Banding
Rekayasa lalu lintas juga tambah Susatyo, nantinya bersifat situasional menyesuaikan kondisi di lapangan.
"Namun, pengalihan arus sudah disiapkan jika dirasa perlu dilakukan. Kami mengimbau masyarakat yang akan melintas di depan KPU RI dan juga DPR RI agar mencari jalan alternatif lainnya dikarenakan akan ada aksi penyampaian pendapat di depan gedung KPU RI dan DPR MPR RI," katanya.
Terkait massa aksi, Kapolres Metro Jakarta Pusat mengimbau kepada para peserta unjuk rasa memperhatikan hak-hak masyarakat lain.
Baca Juga: Tersangka dan Barang Bukti Kepemilikan Ganja di Jayawijaya Dilimpahkan ke Kejaksaan
Dengan begitu, aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum dapat dipatuhi.
“Saya juga menegaskan kepada seluruh personel yang terlibat Pengamanan untuk selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negoisasi, pelayanan serta humanis," jelas Kapolres Metro Jakarta Pusat.