Larangan Live Streaming Liga 1 Askab PSSI Flotim 2025 Tuai Kritik: Sepak Bola Milik Rakyat, Bukan Pejabat

 

 

 

 

 

REPORTASENTT.COM, LARANTUKA-   Keputusan Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Flores Timur yang melarang aktivitas live streaming pertandingan Liga 1 Askab 2025 memicu gelombang kritik dari pecinta sepak bola lokal.

 

 

 

 

Berbagai akun media sosial, mulai dari pelaku kreatif hingga penggemar fanatik, menilai kebijakan itu tidak berpihak pada publik dan berpotensi mematikan semangat transparansi di sepak bola daerah.

 

 

Akun Facebook @Rhasta Landscape menulis kritik terbuka yang menyoroti aspek bisnis dan pengelolaan kompetisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam unggahannya, ia menyarankan panitia untuk menaikkan harga karcis menjadi Rp20.000 untuk dua pertandingan dalam satu hari, serta memanfaatkan YouTube sebagai sumber pendapatan tambahan.

 

 

 

“Kalau bicara soal bisnis maka ASKAB PSSI FLOTIM memiliki dua sumber pemasukan dalam satu turnamen, yaitu YouTube dan retribusi karcis,” tulisnya.

 

 

 

“Kalau mental panitia seperti ini, akan lahir mafia bola atau pengaturan skor di Liga 1 Askab tahun 2025,” lanjutnya, menyinggung kekhawatiran bahwa keputusan panitia bisa membuka ruang ketidakadilan di lapangan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sementara itu, akun @Danil Adonara, yang dikenal sebagai penggerak komunitas Masgibol Adonara, menyampaikan kritik lebih tajam.

 

 

 

 

Ia menilai larangan live streaming adalah bentuk pembungkaman ruang publik sepak bola Flores Timur.

 

“Liga Askab bukan milik segelintir elit di balik meja rapat. Ia adalah ruang kebanggaan bersama. Melarang live streaming berarti memutus hubungan emosional antara penonton dan tim kebanggaan mereka,” tulis Danil.

 

 

 

 

 

Ia juga menegaskan bahwa live streaming selama ini bukan dijalankan oleh korporasi besar, melainkan oleh anak muda lokal yang berjuang dengan alat seadanya.

 

“Apakah salah jika semangat itu tumbuh tanpa restu birokrasi?” ujarnya.

 

Lebih jauh, Danil menuding Askab bertindak otoriter tanpa dasar hukum yang jelas.

 

 

 

 

 

Ia mendesak agar keputusan itu ditinjau ulang secara terbuka dan rasional.

 

“Sepak bola bukan milik pejabat, bukan milik satu kantor. Sepak bola adalah milik rakyat Flores Timur,” tegasnya.

 

 

 

Kritik serupa datang dari akun @Panglima Seran Gorang, yang menyebut larangan live streaming diumumkan secara resmi oleh komite pertandingan menjelang laga 1912 WatoOne vs Bintang Timur Lebao.

 

 

 

 

 

“Kondisi ini memicu kemarahan publik, terutama saudara-saudara yang berada di luar daerah Flores Timur, yang tak bisa datang langsung ke Stadion Ape Buan,” tulisnya.

 

 

 

Larangan tersebut disebut membuat diskusi publik kian panas, dengan banyak pihak mempertanyakan alasan Askab PSSI Flotim mengambil langkah itu tanpa penjelasan resmi.

 

Bagi masyarakat Flores Timur, sepak bola bukan sekadar olahraga, melainkan hiburan utama dan simbol kebersamaan.

 

 

 

 

 

 

Karenanya, kebijakan ini dianggap tidak hanya memutus akses publik, tapi juga menggerus kepercayaan terhadap penyelenggara kompetisi lokal.

Redaksi mencatat, hingga berita ini diterbitkan, pihak Askab PSSI Flores Timur belum memberikan pernyataan resmi terkait alasan pelarangan live streaming tersebut.