Di sektor ekonomi kerakyatan, Pemprov NTT mendorong pemberdayaan UMKM melalui program One Village One Product (OVOP) dan penguatan pasar produk lokal lewat NTT Mart.
Pemerintah daerah juga memastikan pelaksanaan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih berjalan efektif di wilayah NTT.
Terkait validitas data, Melki menyampaikan langkah tegas terhadap pihak yang memanipulasi data kemiskinan maupun masyarakat mampu yang menerima bantuan sosial.
Baca Juga: Konflik Tambang Emas Banyuwangi: IUP, Golden Share, dan Bayang-bayang KPK
“Data harus akurat agar bantuan sosial tepat sasaran. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan diproses sesuai aturan,” katanya.
Selain itu, ia menyinggung persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028 yang akan digelar bersama NTT dan NTB.
Pemerintah daerah berupaya mengedepankan prinsip efisiensi dengan memanfaatkan dan merenovasi venue yang sudah ada di NTT dan NTB, serta sebagian cabang olahraga di DKI Jakarta dan Jawa Barat tanpa membebani APBN.
Baca Juga: Guru Honorer Gugat UU APBN 2026, Soroti Dana MBG Rp268 Triliun di Pos Pendidikan
Survei Voxpol Center Research and Consulting yang digelar di 22 kabupaten/kota dengan 800 responden menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT mencapai 80,5 persen, dengan sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan menjadi perhatian utama masyarakat.