REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, akhirnya angkat suara soal kekhawatiran publik terhadap proyek besar penulisan ulang sejarah Indonesia.
Dalam pernyataannya yang mengundang perhatian, Fadli menegaskan bahwa proses ini tidak digarap oleh aktivis apalagi politikus, melainkan oleh para sejarawan profesional.
“Saya kira tidak perlu ada kekhawatiran semacam itu, karena yang menulis sejarah ini adalah para sejarawan,” kata Fadli saat ditemui di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta, dikutip Sabtu (7/6).
“Saya kira tidak perlu ada kekhawatiran semacam itu, karena yang menulis sejarah ini adalah para sejarawan,” kata Fadli saat ditemui di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta, dikutip Sabtu (7/6).
Fadli secara lugas menyatakan bahwa sejarah tidak bisa dijadikan alat politik.
“Yang menulis (sejarah) bukan aktivis, bukan politikus,” tambah politisi Partai Gerindra itu.
Pernyataan Fadli ini muncul di tengah keresahan sebagian kalangan yang khawatir bahwa versi resmi sejarah yang tengah disusun akan menggeser atau menyingkirkan versi lain dari sejarah bangsa.
Pernyataan Fadli ini muncul di tengah keresahan sebagian kalangan yang khawatir bahwa versi resmi sejarah yang tengah disusun akan menggeser atau menyingkirkan versi lain dari sejarah bangsa.
Kekhawatiran itu dianggap beralasan, mengingat penulisan sejarah kerap kali dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ideologi tertentu.
Namun Fadli kembali menegaskan, tim penulis sejarah nasional saat ini adalah pihak yang kompeten dan independen.
Namun Fadli kembali menegaskan, tim penulis sejarah nasional saat ini adalah pihak yang kompeten dan independen.
“Justru yang kita khawatirkan kalau sejarah ditulis oleh aktivis yang punya perspektifnya masing-masing,” ujarnya.
Baca Juga: Skandal Hijau: Ketika Raja Ampat dan Flores Dikorbankan Demi Tambang dan Energi Bersih
Ia menekankan bahwa penulisan sejarah resmi harus bebas dari kepentingan politik dan ditujukan untuk menyatukan narasi kebangsaan.
Ia menekankan bahwa penulisan sejarah resmi harus bebas dari kepentingan politik dan ditujukan untuk menyatukan narasi kebangsaan.
“Sejarah tidak bisa ditulis oleh politikus, apalagi yang resmi,” tandasnya.
Meski begitu, Fadli tidak menampik adanya ruang bagi masyarakat untuk menuliskan sejarah versinya masing-masing.
Meski begitu, Fadli tidak menampik adanya ruang bagi masyarakat untuk menuliskan sejarah versinya masing-masing.
“Kalau orang mau menulis sejarahnya sendiri-sendiri juga bebas,” ucapnya.
Fadli menutup pernyataannya dengan harapan bahwa proyek penulisan ulang sejarah ini mampu menjadi alat pemersatu bangsa, bukan pemecah belah.
“Tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa,” pungkasnya.
Fadli menutup pernyataannya dengan harapan bahwa proyek penulisan ulang sejarah ini mampu menjadi alat pemersatu bangsa, bukan pemecah belah.
“Tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kebenaran bangsa,” pungkasnya.
Artikel Terkait
Jutaan Barang Impor Ilegal dari China Disita, DPR: TikTok Jadi Sarang Produk Ilegal!
Heboh! Prabowo Goyang Gemu Fa Mi Re Bareng Timnas Usai Bantai China
Skandal Hijau: Ketika Raja Ampat dan Flores Dikorbankan Demi Tambang dan Energi Bersih
Julie Laiskodat Hadirkan Berkah Idul Adha untuk Umat Muslim di Flores Timur
Jokowi Akhirnya Buka Suara Soal Isu Pemakzulan Gibran: Ikuti Saja Prosesnya!