Lantik Hadi Tjahjanto dan AHY jadi Menteri, ini Pesan Presiden Jokowi

REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/02/2024).

Kepada Hadi Tjahjanto, Presiden Jokowi berpesan untuk menjaga situasi politik dan keamanan di tanah air tetap kondusif.

“Tadi saya sudah pesan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan juga yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia,” kata Presiden usai pelantikan, seperti dilansir melalui situs resmi Sekretaris Kabinet Republik Indonesia.

Baca Juga: Wabup Yulianus Tekankan Empat Hal dalam Menangani Stunting di Manggarai Barat

Presiden meyakini, dengan pengalaman sebagai Panglima TNI Hadi sangat siap untuk menangani masalah polhukam di tanah air.

“Saya kira Pak Menko Polhukam kita tahu beliau dulu Panglima, saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan politik, hukum dan keamanan sangat, sangat siap,” tuturnya.

Kepada AHY, Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga pesan. Pertama, Presiden mendorong Menteri ATR/Kepala BPN untuk menyelesaikan sertifikat tanah elektronik secara lebih masif.

“Berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif,” ujar Presiden.

Kedua, Kepala Negara meminta AHY untuk menyelesaikan penerbitan hak guna usaha (HGU) untuk mekanisme perdagangan karbon.

Baca Juga: TNI AD Gelar Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Pengajar dan Kesehatan

“Target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk,” ujarnya.

Terakhir, Presiden memerintahkan AHY untuk menyelesaikan target 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

“Yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan,” ujarnya.

Baca Juga: Ombudsman NTT Tinjau Layanan Ekspor Impor di Perbatasan RI dan RDTL