HNW Tolak Manuver Trump Kuasai Gaza, Serukan Indonesia Bersama Dunia Gagalkan 'Proyek' Pengusiran Warga Palestina

REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Indonesia secara aktif bersinergi dengan komunitas internasional untuk menggagalkan manuver mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ingin menguasai Gaza dan mengusir warganya.

Langkah ini dinilai bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB).

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), dengan tegas menolak rencana kontroversial tersebut.

 Baca Juga: Anggota Polisi Terlibat Kasus Kekerasan, Kapolda NTT: Hukum Ditegakkan Tanpa Pandang Bulu

Ia menegaskan Indonesia memiliki peran strategis dalam isu Palestina, baik sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar maupun sebagai anggota aktif PBB.

Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mengusulkan sidang darurat PBB guna membahas dan menolak keras rencana Trump.

Menurut HNW, sidang ini tidak hanya bertujuan untuk menggagalkan rencana Trump, tetapi juga memastikan bahwa semua ketentuan gencatan senjata yang telah disepakati antara Israel dan Hamas benar-benar dijalankan.

 Baca Juga: Pemerintah Indonesia Siapkan Larangan Anak Pakai TikTok, Tapi Bill Gates Bilang Tak Ada Usia Ideal?

Selain itu, sidang ini harus memberikan sanksi kepada Israel yang terbukti melanggar semua butir gencatan senjata yang telah ditetapkan.

“Sikap Trump yang secara konsisten berpihak pada Israel, meskipun negara tersebut telah berkali-kali melanggar resolusi PBB, menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem internasional. Ini harus menjadi momentum bagi dunia untuk mereformasi sistem PBB agar lebih adil dan beradab,” ujar HNW.

Ia juga menyoroti sistem veto di Dewan Keamanan PBB yang kerap digunakan Amerika Serikat untuk melindungi Israel dari kecaman dan sanksi internasional.

 Baca Juga: Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik Razman Nasution Ricuh, Hotman Paris Dievakuasi

Lebih lanjut, HNW menyindir sikap Trump yang sebelumnya telah menyatakan keinginannya untuk keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.