Dilema 30 Persen Belanja Pegawai: Wacana 9.089 P3K Dirumahkan, Pemprov NTT Lobi Pusat, Flores Timur Tuntut Revisi UU

Baca Juga: Skema Baru TPG 2026 Dinilai Belum Tuntas, PGRI Flores Timur Soroti Ketidakpastian Sistem

Menutup rapat, Gubernur Melkiades Laka Lena menyampaikan pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota akan melakukan audiensi ke Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, serta Kementerian PAN-RB untuk menyampaikan kondisi riil fiskal daerah dan mencari solusi atas penerapan batas 30 persen belanja pegawai.

“Kita perlu duduk bersama pemerintah pusat. Kondisi fiskal tiap daerah berbeda dan perlu pendekatan yang proporsional agar pelayanan publik tetap berjalan,” kata Melki.

Di tengah berbagai opsi yang dibahas, Pemprov NTT memastikan belum ada keputusan merumahkan 9.089 P3K dalam waktu dekat, sementara upaya lobi dan kajian fiskal komprehensif disiapkan sebagai dasar negosiasi dengan pemerintah pusat.