REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyayangkan sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menolak kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen.
PSI menganggap langkah tersebut tidak konsisten mengingat PDIP sebelumnya aktif terlibat dalam penyusunan undang- undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Juru Bicara PSI, I Putu Yoga Saputra, menyoroti bahwa PDIP bahkan memegang peran sentral dalam pembahasan UU HPP.
Baca Juga: Empat Basilika Kepausan di Roma: Ikon Ziarah dan Sejarah Kekristenan yang Wajib Anda Ketahui!
“Lihat jejak digital, PDIP menjadi pengusul dan terlibat dalam panitia kerja (panja) UU HPP. Bahkan Ketua Panja dari PDIP. Kalau sekarang mereka menolak, apa namanya? Ya, pahlawan kesiangan,” ujarnya melalui keterangan tertulis di laman resmi PSI, Kamis (28/12/2024).
Yoga juga menekankan posisi strategis PDIP sebagai fraksi terbesar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, yang memiliki pengaruh besar dalam proses legislasi.
Ia menilai tidak ada indikasi penolakan dari PDIP saat pembahasan UU tersebut berlangsung.
Baca Juga: Skandal Timah: Vonis Terdakwa HM Lebih Ringan, Publik Bertanya- tanya!
“Kalau mereka bukan fraksi terbesar atau hanya fraksi kecil, penolakan ini mungkin bisa dimaklumi. Namun PDIP adalah fraksi terbesar di DPR. Tidak ada catatan sama sekali mereka menolak saat pembahasan UU HPP,” tegas Yoga.
Menurutnya, kebijakan PPN 12 persen sudah menjadi amanat undang-undang yang harus dijalankan.
Jika tidak diterapkan, maka hal tersebut dianggap melanggar hukum dan berisiko menimbulkan dampak sosial.
Baca Juga: Lanal Labuan Bajo Gagalkan Peredaran 2.100 Liter Miras Ilegal Jenis Sopi di Pelabuhan Wae Kelambu
“Kenaikan ini bermanfaat dalam jangka panjang, khususnya untuk peningkatan penerimaan negara yang digunakan membiayai berbagai program kesejahteraan sosial. Pada akhirnya, manfaat tersebut akan kembali dirasakan oleh masyarakat,” jelas Yoga.