Junta Myanmar Dituding Halangi Bantuan Gempa, Ribuan Korban Terlantar di Tengah Serangan Udara

REPORTASENTT.COM- Tragedi gempa bumi berkekuatan 7,7 skala Richter yang mengguncang Myanmar tengah pada Jumat lalu telah menelan lebih dari 2.700 korban jiwa dan menyebabkan kehancuran luas. Namun, di tengah krisis kemanusiaan ini, laporan mencuat bahwa junta militer Myanmar justru menghalangi distribusi bantuan ke daerah terdampak.

Dokter dan pelapor khusus PBB mengungkapkan bahwa bantuan yang seharusnya segera diberikan kepada para korban justru disita atau terhenti di pos pemeriksaan militer.

 

Di beberapa wilayah seperti Mandalay dan Sagaing, pasokan bantuan tidak sampai ke tangan yang membutuhkan.

 

Baca Juga: Misteri Kayu Ilegal: Oknum Aparat Terlibat? Barang Bukti Disita, Dalang Diburu!

“Sebagian besar bantuan tidak diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bantuan disita oleh junta militer,” ungkap Dr. Nang Win, dokter yang berkoordinasi dalam respons darurat di Myanmar.

 

Bahkan, ada laporan bahwa bantuan uang tunai yang seharusnya mencapai $1.000 hanya diberikan sebesar $100, dengan dugaan bahwa sisanya diperdagangkan di pasar gelap.

 

Baca Juga: TNI AL Siap Berlayar! Misi Kemanusiaan Menuju Myanmar dan Thailand Pasca Gempa Dahsyat

Akses Terbatas, Warga Terpaksa Mencari Cara Sendiri

Di daerah yang tidak sepenuhnya dikuasai junta, militer dikabarkan sengaja menghalangi bantuan dan mencegah tim penyelamat masuk.

 

“Jika tim penyelamat datang ke Sagaing, mereka akan diminta izin. Namun, begitu izin keluar, sudah terlambat,” kata Dr. Nang.

 

Hal ini memaksa warga setempat mencari jalur alternatif untuk menyalurkan bantuan, meskipun itu memakan waktu lebih lama.

 

Baca Juga: Anggota Komisi I DPR RI: Aksi Teror dan Kekerasan Ancaman Serius bagi Kemerdekaan Pers di Indonesi

Dr. Tun Aung Shwe, perwakilan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) di Australia, mengonfirmasi bahwa militer memanfaatkan pos pemeriksaan untuk memblokir pasokan obat-obatan ke wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok oposisi.

 

“Di luar kota-kota besar, mereka sengaja memperlambat aliran bantuan. Warga harus mencari cara sendiri untuk mendapatkannya,” ujarnya.

 

Serangan Udara di Tengah Krisis

Tak hanya menghambat bantuan, junta Myanmar juga dituding tetap melakukan serangan udara terhadap desa-desa di tengah bencana.

 

Persatuan Nasional Karen menyatakan bahwa serangan udara terus berlanjut, bahkan saat masyarakat sedang menderita akibat gempa bumi.

Tom Andrews, pelapor khusus PBB untuk Myanmar, menegaskan bahwa laporan terkait pemblokiran bantuan dan serangan udara datang dari berbagai wilayah yang dikuasai oposisi.

 

 Baca Juga: Buruh Bangunan di Labuan Bajo Jadi ‘Ahli Kabel’ Gara- gara Curi Tembaga, Kini Jadi Tahanan!

 

“Alih-alih menyelamatkan nyawa, junta justru mengambil nyawa. Mereka harus menghentikan serangan dan fokus pada bantuan kemanusiaan,” tegasnya.

Dilansir melalui theguardian, pada Senin malam, serangan udara dilaporkan terjadi di Singu, Mandalay, dan Nawnghkio, Shan.

 

“Junta masih menebar ketakutan, bahkan setelah bencana alam dahsyat yang menewaskan ribuan orang,” kata Bryony Lau dari Human Rights Watch.

 

Baca Juga: Buruh Bangunan di Labuan Bajo Jadi ‘Ahli Kabel’ Gara- gara Curi Tembaga, Kini Jadi Tahanan!


Sejarah menunjukkan bahwa junta Myanmar telah lama menghambat bantuan kemanusiaan.

 

Pada pandemi Covid-19, mereka membatasi distribusi oksigen hanya untuk pendukungnya.

 

Bahkan saat topan Nargis melanda pada 2008 dan menewaskan hampir 140.000 orang, junta awalnya menolak semua bantuan internasional.

 

Baca Juga: LPAI Desak Sanksi Tegas untuk Platform Digital yang Langgar PP Tunas

Scot Marciel, mantan duta besar AS untuk Myanmar, menegaskan bahwa militer Myanmar selalu lebih mementingkan kekuasaannya daripada nyawa rakyatnya.

 

“Mereka rela membiarkan penderitaan terjadi, bahkan memperburuknya, demi mempertahankan kekuasaan,” pungkasnya.