REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Isu ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik.
Setelah berbagai tudingan beredar luas di media sosial, Jokowi mengambil langkah hukum dengan melaporkan sejumlah oknum yang diduga melakukan provokasi dan menyebar informasi tidak benar.
Laporan tersebut telah disampaikan ke Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan pada 30 April 2025 lalu.
Baca Juga: Skandal Sianida Terbesar Terungkap, Diduga Terkait Penambangan Emas Ilegal
Terkini, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, angkat suara mengenai polemik ijazah Jokowi.
Pernyataan itu disampaikan Megawati dalam sambutannya pada acara peluncuran buku Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025).
Megawati bercerita pengalaman mengelola ribuan peneliti di BRIN, yang membuatnya sadar pentingnya bukti yang jelas dan akurat.
Baca Juga: BKN Wajibkan ASN Cantumkan Gelar Profesi, Ini Mekanismenya
“Saya mesti cerita sedikit pengalaman kenapa Pak Bambang Kesowo nulis buku setebal ini. Ketika saya ditugasi ke BRIN dan punya researcher sebanyak 8.144 orang, saya pusing kepala. Kan ini pasti orang pintar semua,” kata Megawati.
Namun, ia mengaku tak ingin sekadar percaya begitu saja.
“Saya suruh Pak Handoko tes mereka dengan psikologi, IQ dan EQ, supaya tahu ini benar pintar atau cuma ngerepek,” lanjutnya.
Baca Juga: Sama-sama Berlabel Premium, Ini Perbedaan Haji Khusus dan Haji Furoda
Megawati kemudian mengaitkan pengalamannya itu dengan polemik ijazah Jokowi yang sedang ramai diperbincangkan.
“Sekarang ini kan gonjang-ganjing urusan ijazah Pak Jokowi. Betul apa nggak?” ujar Megawati dengan nada retoris.
Ia lantas menyarankan agar Jokowi, sebagai pemilik ijazah, menunjukkan dokumen asli secara gamblang ke publik agar semua keraguan bisa terjawab dan polemik tidak berlarut-larut.
Baca Juga: Polisi Tangkap 22 Preman di Kembangan, Terafiliasi Ormas GRIB hingga Karang Taruna
Artikel Terkait
KLHK Ancam Sanksi Berat 343 Daerah Masih Gunakan TPA Open Dumping
Ada Apa di Oebufu? Polisi Sisir UMKM, Premanisme Diduga Mengintai
BKN Wajibkan ASN Cantumkan Gelar Profesi, Ini Mekanismenya
TNI Turun Kawal Kejaksaan, Kapolri dan Menkumham Kompak Singkat Bicara!
Skandal Sianida Terbesar Terungkap, Diduga Terkait Penambangan Emas Ilegal