Koperasi Desa Merah Putih Tuai Kontroversi, Ombudsman RI Gelar Diskusi Bahas Dugaan Maladministrasi

JAKARTA,  REPORTASENTT.com– Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.

Sejumlah pihak menyoroti potensi ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran, proses pembentukan pengurus, hingga minimnya ruang partisipasi publik dalam pengawasan kinerja koperasi tersebut.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT), Darius Beda Daton, menyatakan bahwa pihaknya mencermati adanya potensi maladministrasi dalam keberadaan Koperasi Desa yang dibentuk secara masif di berbagai wilayah.

Baca Juga: Tiba- tiba Dicek! Lambang Ini Wajib Ada di Seragam Polisi, Apa Maknanya?

“Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara pengawas penyelenggaraan pelayanan publik melihat perlu adanya ruang diskusi yang terbuka untuk membahas persoalan ini secara mendalam,” ujar Darius dalam keterangan tertulis, Rabu (11/6/2025).

Menanggapi keresahan publik, Ombudsman RI akan menggelar diskusi terbuka bertajuk “Potensi Maladministrasi dalam Pembentukan dan Pengelolaan Koperasi Desa” pada Kamis, 12 Juni 2025, pukul 09.00–12.00 WIB di Aula Serbaguna Lantai 1, Gedung Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta.

Diskusi ini akan dipantik oleh Anggota Ombudsman RI, Dadan S. Suharmawijaya, dan menghadirkan sejumlah narasumber kunci, antara lain:

Baca Juga: Proyek Chromebook Rp9,9 Triliun Diusut, Nadiem Angkat Bicara: Ayah Saya di KPK!

▪︎ H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd. (Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal)

▪︎ Budi Arie Setiadi, S.Sos., M.Si. (Menteri Koperasi dan UKM)

▪︎ Dr. Sutoro Eko Yunanto, S.IP, M.Si. (Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa)

Baca Juga: Langkah Sunyi, Gema Bangkit: Iskandar Lakamau dan Kebangkitan Alor dari Akar

Masyarakat dan pemangku kepentingan yang tidak dapat hadir secara langsung tetap dapat mengikuti diskusi melalui platform Zoom dengan tautan berikut: