Penjarahan Rumah DPR 2025 vs Kekerasan PKI: Dua Wajah Kemarahan Massa dalam Sejarah Indonesia

REPORTASENTT.COM- Gelombang demonstrasi besar pada akhir Agustus 2025 berakhir ricuh dan menjalar menjadi aksi penjarahan rumah pejabat publik.

 

 

 

Peristiwa ini memantik perbandingan dengan tragedi kekerasan yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) di masa lalu.

 

 

 

Meski sama-sama memperlihatkan brutalitas massa, latar belakang keduanya dinilai berbeda.

 

 

 Baca Juga: Produk Makanan Ringan RI Tembus Pasar Afrika, Ekspor Perdana ke Pantai Gading

Sejumlah rumah anggota DPR dan menteri menjadi sasaran.

 

 

 

Nama-nama seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani tercatat sebagai korban.

 

 

Selain kediaman pribadi, kantor DPRD di Jakarta, Makassar, Cirebon, hingga Mataram ikut diserbu massa.

Di rumah Ahmad Sahroni, eskalasi bermula dari kerumunan warga, kemudian perusakan pagar, hingga penjarahan.

 

 

 

 Baca Juga: Tips Memulai Usaha dengan Risiko Minim, Cocok untuk Pemula

 

 

 

Barang mewah, elektronik, hingga brankas raib, sebagian bahkan dibagikan kepada warga.

 

 

 

Sementara di Makassar, kerusuhan lebih parah dengan gedung DPRD yang terbakar, penjarahan barang, hingga onderdil kendaraan.

 

 

Aparat disebut terlambat hadir sehingga situasi berlangsung berjam-jam tanpa kendali.

 

 

 Baca Juga: Rumah Sahroni Dijarah: Iron Man Ikut Raib, Nilai Rapor Smesternya Jadi Sorotan

Sejarah mencatat, Indonesia juga pernah menghadapi kekerasan massa pada era PKI.

 

 

Pemberontakan Madiun 1948 ditandai perebutan markas militer dan kantor pemerintahan, sementara kudeta gagal pada 1965 memicu pembalasan berdarah terhadap simpatisan PKI.

 

 

Ratusan ribu orang tewas dalam tragedi yang dianggap sebagai salah satu episode paling kelam bangsa.

 

 

 Baca Juga: Soroti Aksi Demo, Prabowo Singgung Batasan yang Tak Boleh Dilanggar

Meski sama-sama menyisakan jejak luka, konteks keduanya berbeda. Penjarahan rumah DPR 2025 lahir dari frustrasi sosial terhadap elite politik, sedangkan kekerasan era PKI berakar pada perebutan kekuasaan dan konflik ideologi.