Prabowo Siapkan Reformasi Besar, BUMN Akan Dipangkas dari 1.000 Jadi 200 – Ini Alasannya

 

REPORTASENTT.COM, JAKARTA-   Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelaskan rencana besar pemerintah untuk merombak struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara menyeluruh.

 

 

 

 

Dalam reformasi tersebut, jumlah BUMN yang kini mencapai seribu entitas akan dipangkas drastis menjadi sekitar 200 hingga 240 perusahaan.

 

 

 

 

 

Langkah ini disebut sebagai upaya meningkatkan efisiensi, daya saing, dan profesionalisme BUMN agar mampu bersaing di level global.

 

 

 

 

 Baca Juga: Gareth Bale Ungkap Ketakutan Setelah Pensiun: Takut Bangkrut Meski Pernah Bergaji Rp580 Miliar per Tahun

 

 

 

 

Kebijakan tersebut disampaikan Prabowo dalam dialog bersama Chairman Forbes Media, Steve Forbes, pada Forbes Global CEO Conference 2025 yang digelar di St. Regis, Rabu, 15 Oktober 2025.

 

 

 

 

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari seribu BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, atau 230, 240,  dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” ujar Prabowo.

 

 

 

 

 

Menurut Prabowo, rasionalisasi BUMN akan menjadi tonggak penting untuk mendorong kinerja perusahaan negara agar lebih efisien dan kompetitif.

 

 

 

 

 

 Baca Juga: Mahfud MD Sindir Rencana Menkeu Bubarkan Satgas BLBI: Tak Paham Duduk Perkara Utangnya

 

 

 

 

 

 

Ia menekankan bahwa pengelolaan BUMN ke depan harus dilakukan dengan standar bisnis internasional, termasuk dalam hal perekrutan talenta dan kepemimpinan.

 

 

 

 

“Saya sudah mengatakan kepada manajemen Danantara agar menjalankan BUMN dengan standar bisnis internasional. Anda bisa mencari otak terbaik, talenta terbaik,” ujarnya.

 

 

 

 

 

Prabowo juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah melonggarkan regulasi agar profesional asing dapat memimpin BUMN di Indonesia.

 

 

 

 

 

 Baca Juga: Timnas Indonesia Tersingkir, Kluivert Terpojok! Ini 3 Fakta Mengejutkan di Balik Kekalahan Garuda

 

 

 

“Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” kata dia.

 

 

 

 

Dalam forum tersebut, Prabowo menyoroti pula pentingnya pemahaman ekonomi di kalangan elite politik.

 

 

 

 

 

 

Ia menilai masih banyak pemimpin politik yang belum memahami dunia bisnis secara mendalam, sehingga kerap terjadi jarak antara pelaku ekonomi dan pembuat kebijakan.

 

 

 

 

 

 Baca Juga: Diduga Cabuli Rekan Pria Saat Tertidur, Polisi Tahan Pemuda di Sumba Barat Daya

“Kadang-kadang ada semacam keterputusan antara pelaku ekonomi dan pelaku politik. Banyak pemimpin politik, saya rasa, tidak mau mengerjakan pekerjaan rumahnya. Banyak pemimpin politik mungkin takut dengan angka atau takut dengan bisnis,” ujar Prabowo.

 

 

 

Presiden menegaskan bahwa generasi muda Indonesia yang ingin terjun ke dunia politik harus memahami ekonomi dan bisnis agar mampu membuat keputusan yang rasional dan berbasis data.

 

“Sekarang menjadi kewajiban bagi para pemimpin muda Indonesia yang ingin menjadi pemimpin politik untuk memahami bisnis dan ekonomi,” ucapnya.

 

 

 

 Baca Juga: Utang Naik, Rasio Tetap Aman? Ini Penjelasan Kemenkeu Soal Rp9.138 Triliun

 

Langkah reformasi besar ini menandai arah baru pemerintahan Prabowo dalam membenahi BUMN yang selama ini dinilai terlalu gemuk dan kurang efisien.

 

 

Pemerintah berkomitmen menjadikan BUMN sebagai motor ekonomi nasional yang kompetitif di panggung global.