Gaya Bicara Menkeu Purbaya Jadi Sorotan Lagi, DPR Ingatkan Soal Etika Antar-Kementerian  

REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Gaya komunikasi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan publik.

 

 

 

Sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025 lalu, cara berbicara dan penyampaian pernyataan Purbaya kerap memicu perhatian, baik dari masyarakat maupun kalangan politik di Senayan.

 

Kali ini, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun angkat bicara.

 

 

 

 

 

 

 

Ia menilai, meski kebijakan fiskal yang dijalankan Menkeu Purbaya patut diapresiasi, gaya komunikasinya perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan gesekan antar-kementerian.

 

“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokus saja pada desain ekonomi besar yang ingin dibangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam keterangannya, dikutip dari laman DPR, Selasa (14/10/2025).

 

 

Misbakhun menilai, seorang Menkeu memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan ekonomi nasional, namun tetap harus menjaga etika komunikasi antar-lembaga pemerintahan.

 

 

 

 

 

 

Pernyataan Menkeu yang menyinggung keputusan kementerian lain, kata Misbakhun, bisa menimbulkan persepsi tidak harmonis di kabinet.

 

Ia mencontohkan, komentar Menkeu Purbaya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu hal yang disorot.

 

 

 

 

Purbaya sebelumnya menyinggung soal dana MBG yang tidak terserap dan berencana mengambil alih anggaran tersebut untuk dialihkan ke program lain.

 

 

 

 

 

Menurut Misbakhun, kebijakan semacam itu tidak bisa diputuskan sepihak. Selain memiliki dimensi politik, pengalihan dana juga wajib melalui pembahasan bersama DPR.

 

“Sama seperti saat Pak Purbaya langsung merespons kenaikan defisit dari 2,48 menjadi 2,68 persen. Itu seharusnya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR,” tegas Misbakhun.

 

 

Ia menambahkan, koordinasi dengan DPR penting agar kebijakan fiskal tidak tampak sepihak dan tetap selaras dengan arah pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden Prabowo.

 

 

 

 

 

 

Meski demikian, Misbakhun menegaskan bahwa DPR tetap mendukung penuh arah kebijakan ekonomi Menkeu Purbaya.

 

 

 

 

Ia menyebut, beberapa kebijakan seperti rencana menahan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau bahkan menurunkannya menjadi 10 persen hingga 8 persen, merupakan langkah positif untuk menjaga daya beli masyarakat.

 

 

Namun, ia menekankan pentingnya komunikasi dan konsultasi yang terbuka antara Kementerian Keuangan dan DPR agar setiap kebijakan benar-benar sejalan dengan kebutuhan rakyat.

 

 

 

 

 

 

“Kami ingin tahu grand strategy Pak Purbaya seperti apa. Itu akan menjadi tolok ukur rakyat ke depan,” ujar politikus Partai Golkar tersebut.

 

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menegaskan akan tetap mengambil alih dana MBG yang tidak terserap, meski telah diingatkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan agar lebih berhati-hati.

 

 

“Kalau nggak dipakai, ya diambil. Di sana juga nganggur duitnya. Saya sebarkan ke tempat lain yang lebih siap,” kata Purbaya kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, 7 Oktober 2025 lalu.

 

 

Purbaya menyebut akan menilai penyerapan dana hingga akhir Oktober. Bila hingga Desember masih terdapat anggaran yang tidak digunakan, dana tersebut akan dialihkan untuk program lain yang dianggap lebih siap.

 

 

 

“Tetap saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau sampai Desember masih ada beberapa triliun yang nggak kepakai, saya ambil uangnya. Nggak ada yang berubah,” tandasnya.