Inilah Keunggulan Status PPPK Paruh Waktu Dibanding Honorer Biasa

REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan dengan tenaga honorer biasa.

 

Salah satu keunggulan utamanya adalah kedudukannya sebagai aparatur sipil negara (ASN), yang secara hierarki lebih tinggi dibandingkan status honorer sebelumnya.

Kesempatan untuk menjadi PPPK paruh waktu diberikan melalui proses evaluasi kinerja dan pemenuhan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

 

 Baca Juga: Banyak Polisi Terjerat Kasus: Rudianto Lallo Desak Polri Benahi Pengawasan Internal

 

Status ini hadir sebagai alternatif bagi tenaga honorer di tengah kebijakan pemerintah untuk menghapus status tenaga honorer pada akhir tahun ini, sebagaimana diatur dalam Undang- undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Nomor 20 Tahun 2023.

Berbeda dengan PPPK penuh waktu, PPPK paruh waktu tidak diwajibkan berada di kantor sepanjang hari.

 

Skema ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada pegawai, namun tetap dengan tanggung jawab yang jelas sesuai bidang dan tugas yang diemban.

 

Gaji PPPK paruh waktu juga diatur agar tidak lebih besar dari gaji tenaga honorer yang telah dihapuskan, sehingga tidak memberikan beban signifikan pada anggaran pemerintah.

 

 Baca Juga: Derita Karyawan Toko Roti, Menjual Motor demi Keadilan: Malah Ditipu Pengacara yang Diandalkannya!

 
Penggajian PPPK paruh waktu merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83 Tahun 2022 tentang standar biaya masukan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Besaran gaji disesuaikan dengan tugas, bidang, dan tanggung jawab masing-masing pegawai.

Seleksi PPPK Tahap 1

Proses seleksi kompetensi PPPK tahap pertama telah berlangsung sejak 2 hingga 19 Desember 2024.

 

Hasil tes kompetensi ini dijadwalkan akan diumumkan pada 24 hingga 31 Desember 2024.

 

Seleksi ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di instansi masing-masing.

 

Bagi pelamar yang belum lolos pada tahap ini, pemerintah tetap menyediakan peluang lain, salah satunya adalah skema PPPK paruh waktu.

 

Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal akibat penghapusan status tenaga honorer.

Dengan adanya skema PPPK paruh waktu, tenaga honorer yang belum berhasil lolos seleksi masih memiliki kesempatan untuk tetap bekerja dan berkontribusi di instansi pemerintah.

 

 Baca Juga: Dua Pelaku Curanmor di Kota Bima Ditangkap, Polisi Amankan Barang Bukti

 

Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menjadi solusi yang adil dan efektif untuk mendukung transisi tenaga honorer menjadi bagian dari ASN.