Selain itu ada Willianda Saputra juga menyebut praktek meminta uang secara agresif di destinasi tersebut sebagai “kebiasaan buruk yang belum juga berubah.”
Pemerintah Daerah Didorong Ambil Tindakan
Insiden ini menyoroti pentingnya pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat secara profesional dan transparan.
Penarikan biaya atau kontribusi seharusnya dilakukan dengan aturan dan papan informasi yang jelas, untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik dengan pengunjung.
Baca Juga: “Lu Tabrak Kucing Tu!”- Tuduhan Nyeleneh Berujung Pengeroyokan Sadis di Kupang
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya maupun Dinas Pariwisata setempat terkait kejadian tersebut.