Di Kalimantan Barat, Sebanyak 6.421 Personel Siaga Siap Amankan Pilkada 2024

 

 

 

REPORTASENTT.COM, PONTIANAK- Sebanyak k 6.421 personel gabungan telah disiapkan untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

 

Langkah ini diambil untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan aman dan tertib.

Kapolda Kalbar, Irjen. Pol. Pipit Rismanto, S.I.K., M.H., menyatakan bahwa personel yang dikerahkan merupakan gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Linmas.

 

 Baca Juga: Kasus Pencurian di Puskesmas Sape Berhasil Diungkap, Pelaku dan Barang Bukti Berhasil Diamankan

 

“Kami telah mempersiapkan personel yang cukup untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang dapat mengganggu kelancaran Pilkada. Kami juga berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keamanan di setiap tahapan Pilkada,” ujarnya.

Selain pengamanan langsung, usai memimpin Apel Gelar Pasukan Mantap Praja yang dilaksanakan di Pontianak,  Kapolda menyampaikan sejumlah titik strategis seperti kantor KPU, Bawaslu, serta gudang penyimpanan logistik pemilu juga menjadi fokus pengamanan.

 

Personel siaga ini akan ditempatkan di berbagai lokasi, termasuk tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Kalbar.

 

 Baca Juga: Sita 7,3 Kilogram Sabu di Lombok Tengah, Polisi Beberkan Besaran Upah yang Didapat Para Pelaku

"Kami tidak bekerja sendirian. Seluruh stakeholder terlibat untuk memastikan Pilkada berjalan dengan lancar dan aman," ujarnya.

Apel gelar pasukan ini diadakan sebagai langkah antisipatif untuk meminimalisir potensi konflik dan gangguan keamanan selama Pilkada.

Selain 6.421 personel kepolisian, jajaran TNI juga akan dilibatkan sesuai kebutuhan, guna memperkuat pengamanan dan memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan dengan baik.

 

 Baca Juga: Polisi Ungkap Kronologi Kejadian Seorang Pria yang Nekat Habisi Nyawa Kekasihnya

 

Selanjutnya ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap mengantisipasi dinamika sosial yang mungkin timbul, khususnya di wilayah-wilayah yang sebelumnya dianggap rawan, seperti perbatasan antara Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya serta beberapa daerah kabupaten lainnya.