REPORTASENTT.COM, LARANTUKA- Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Flores Timur menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 untuk dibahas lebih lanjut menjadi peraturan daerah.
Sikap tersebut disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Flores Timur, Jumat (28/11/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Flores Timur, Albertus Ola Sinour, dan dihadiri Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen, jajaran asisten daerah, serta seluruh anggota DPRD. Pendapat akhir fraksi Nasdem dibacakan oleh Abdon Yulius.
Dalam penyampaian pendapat akhir, Nasdem menyoroti adanya penurunan target pendapatan daerah dari sebelumnya Rp1.100.347.463.717 menjadi Rp1.097.545.801.717.
Penurunan tersebut dipicu oleh berkurangnya transfer daerah serta turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp68,29 miliar menjadi Rp65,88 miliar.
Menurut Nasdem, kondisi ini dipengaruhi keterbatasan anggaran yang berdampak pada minimnya alokasi belanja modal di Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup.
“Ini seperti makan buah simalakama. PAD sulit meningkat jika modal tidak dianggarkan, sementara pelayanan publik bisa terganggu,” ujar Abdon Yulius.
Dorong Optimalisasi PAD dan TPP ASN
Fraksi Nasdem tetap mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan sumber PAD, termasuk mendukung rencana inovatif penerbitan kartu khusus bagi ASN, anggota DPRD, dan masyarakat umum.
Terkait usulan pemerintah mengenai potongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yakni 25 persen bagi PNS dan 50 persen bagi PPPK, Nasdem sepakat dengan Badan Anggaran (Banggar) yang mengusulkan penyetaraan bagi seluruh ASN.
Fraksi menegaskan bahwa TPP bukanlah komponen wajib seperti gaji pokok, sehingga penyesuaian dapat dilakukan mengikuti kemampuan keuangan daerah.
Program Pemagangan ke Jepang dan Big Push Peternakan
Nasdem juga menyoroti program pemagangan ke Jepang yang belum dituntaskan pada periode sebelumnya.
Mereka meminta pemerintah memulai kembali program tersebut agar dapat dianggarkan pada tahun berikutnya.
Sementara program big push sektor peternakan mendapat dukungan, namun Nasdem mengingatkan agar pengadaan sapi dan ayam petelur tetap mengikuti regulasi, merujuk pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Usaha Peternakan.
Baca Juga: Peringatan HUT PGRI di Tobitika Tampil Bercorak Lamaholot, Kepala Desa: Momentum Hormati Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
Fraksi mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjalankan program tepat waktu sesuai target yang telah ditentukan.
Fraksi mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjalankan program tepat waktu sesuai target yang telah ditentukan.
Terkait rencana pinjaman daerah, Nasdem menolak skema sebelumnya namun mendukung rencana baru pinjaman sebesar Rp10 miliar dengan catatan bahwa pemerintah menyiapkan perhitungan yang lebih matang.
Menurut mereka, pinjaman daerah tetap penting untuk percepatan pembangunan infrastruktur jalan.
“Lebih baik mencicil uang daripada mencicil waktu,” tegas Abdon Yulius, sembari meminta pemerintah menangani persoalan jalan secara komprehensif.
Di akhir penyampaian, Fraksi Partai Nasdem secara resmi menerima RAPBD 2026 untuk diproses menjadi Peraturan Daerah, dengan harapan dapat memberi manfaat bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur.