REPORTASENTT.COM, JAKARTA- Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto meminta Pertamina agar meningkatkan pengawasan secara lebih ekstra terkait sistem penyaluran BBM bersubsidi.
Hal tersebut ditekankan Darmadi saat merespons adanya dugaan penyaluran BBM bersubsidi bermasalah di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menyebabkan kelangkaan di sejumlah titik di NTT.
Diketahui, kelangkaan BBM bersubsidi sudah lama terjadi di NTT, namun belum juga ada pembenahan dari otoritas terkait. Seperti di Pulau Timor, Belu, Kota Kupang, hingga kawasan wisata Labuan Bajo.
Baca Juga: Mengapa Polisi Tegas Melarang ASN dan Kepala Sekolah Terlibat Pungli? Ini Imbauannya!
"Kami meminta agar Pertamina segera turun langsung ke lapangan melakukan identifikasi dan pengawasan yang kredibel. Jangan sampai kelangkaan tersebut berimplikasi serius terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di bawah," ungkap Darmadi Durianto, yang dilansir melalui Parlementaria, Rabu (11/9/2024).
Darmadi memandang kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah di NTT bisa jadi karena tidak efektifnya sistem pengawasan terhadap proses distribusi.
Menurutnya, lemahnya sistem pengawasan proses distribusi inilah yang dapat menyuburkan praktik penyelundupan BBM ke negara tetangga.
Baca Juga: Waspada! Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Bisa Diancam Penjara 15 Tahun
"Sebab praktik kenakalan yang terjadi salah satunya adalah penyelundupan BBM bersubsidi sampai ke negara Timor Leste. Memang NTT, khususnya Pulau Timor ini adalah wilayah perbatasan. Tapi bukan berarti pengawasan abai sehingga banyak celah pelanggaran yang dilakukan,” tegasnya.
Darmadi menjelaskan, kelangkaan BBM memberikan dampak dan menghantam berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Masyarakat kecil seperti nelayan maupun petani terkena imbas dari kelangkaan BBM bersubsidi dan membuat perekonomian mereka semakin menurun.
Baca Juga: Kian Marak, Polisi Imbau Waspadai Pencurian Motor di Lingkungan Kampus dan Tempat Kos
Belum lagi, kata Darmadi, sektor pariwisata pun ikut terdampak karena kelangkaan juga terjadi di kawasan Labuan Bajo.
"Kita lihat dampaknya bagi rakyat kecil seperti nelayan, mereka jadi tidak bisa melaut setiap hari. Proses produksi pertanian juga begitu, petani susah mendapat BBM subsidi untuk operasional alsitan. Padahal mereka buat beli BBM subsidi syaratnya aja susah,” papar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Artikel Terkait
Sita 2.869 Gram Shabu, Polres Karimun Ungkap Jaringan Narkoba di Wilayah Kepulauan Riau
Kian Marak, Polisi Imbau Waspadai Pencurian Motor di Lingkungan Kampus dan Tempat Kos
Polisi Tangkap Paksa Pelaku Pencurian sepeda Motor, Dapat Hadiah Tima Panas Saat Berusaha Kabur
Waspada! Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Bisa Diancam Penjara 15 Tahun
Mengapa Polisi Tegas Melarang ASN dan Kepala Sekolah Terlibat Pungli? Ini Imbauannya!