Irlandia, Spanyol dan Norwegia Akui Negara Palestina, Israel Balas dengan Menarik Duta Besarnya dari Dublin, Madrid dan Oslo  

 

REPORTASENTT.COM- Irlandia, Spanyol dan Norwegia telah mengumumkan bahwa mereka akan secara resmi mengakui negara Palestina pada tanggal 28 Mei, yang memicu tanggapan langsung dari Israel, yang mengatakan bahwa mereka akan membalas dengan menarik duta besarnya dari Dublin, Madrid dan Oslo, dan menahan dana penting dari Otoritas Palestina.

Ketiga pemerintah Eropa membuat pengumuman yang telah lama ditunggu-tunggu dalam langkah terkoordinasi pada Rabu pagi yang menurut mereka dimaksudkan untuk mendukung solusi dua negara dan mendorong perdamaian di Timur Tengah.

“Kami akan mengakui Palestina karena berbagai alasan dan kami dapat merangkumnya dalam tiga kata: perdamaian, keadilan dan konsistensi,” kata Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, kepada parlemen di Madrid, yang disambut tepuk tangan.

 

 Baca Juga: Lautan Manusia Memenuhi Jalan- jalan di Teheran untuk Menghadiri Pemakaman Presiden Iran

 

“Kita harus memastikan bahwa solusi dua negara dihormati dan harus ada jaminan keamanan bersama," sambungnya seperti yang diberitakan melalui theguardian.

 

Ketua Tao Irlandia, Simon Harris, mengatakan Palestina memiliki hak sah untuk menjadi negara.

 

“Ini adalah pernyataan dukungan tegas terhadap solusi dua negara, satu-satunya jalan yang kredibel menuju perdamaian dan keamanan bagi Israel , Palestina, dan rakyatnya,” katanya pada konferensi pers di Dublin.

 

 Baca Juga: PM Singapura Janjikan Akan Usut Tuntas Tragedi Turbulensi Parah dalam Penerbangan Singapore Airlines dari London

 

Dirinya yakin negara-negara lain akan bergabung dengan kami dalam mengambil langkah penting ini dalam beberapa minggu mendatang.

Di Oslo, Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Store, mengatakan tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa pengakuan, dan bahwa Norwegia akan menganggap Palestina sebagai negara merdeka dengan segala hak dan kewajiban yang terkandung di dalamnya.

Otoritas Palestina, yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di Tepi Barat yang diduduki Israel, menyambut baik pengumuman tersebut, begitu pula Hamas, yang telah memerintah Jalur Gaza sejak mengusir otoritas tersebut pada tahun 2007.

 

Baca Juga: Wisatawan Mancanegara Kunjungi Kampung Adat Lamahelan- Flores Timur, Terpukau Keindahan Alamnya

Israel melancarkan serangan balasan diplomatik yang cepat untuk mencoba menghalangi negara lain mengakui Palestina, dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengecam tindakan tersebut sebagai “hadiah untuk terorisme”.

“Ini akan menjadi negara teroris. Mereka akan mencoba melakukan pembantaian pada 7 Oktober lagi dan lagi, dan kami tidak akan menyetujuinya,” kata Netanyahu.

Menteri Luar Negeri Israel Katz memerintahkan agar duta besar Israel segera kembali ke tiga negara untuk berkonsultasi dan memperingatkan bahwa “konsekuensi parah” lebih lanjut dapat terjadi.

 

Baca Juga: Kunjungi kantor Promedia Teknologi Indonesia, Pj Gubernur Sumsel Bahas Pentingnya Pembinaan Wartawan dan Perangi Media Abal-abal

“Saya mengirimkan pesan yang jelas hari ini, Israel tidak akan berpuas diri terhadap mereka yang merusak kedaulatannya dan membahayakan keamanannya,” katanya.

Kementerian luar negeri Israel mengatakan akan menegur duta besar Irlandia, Spanyol dan Norwegia dan menunjukkan kepada mereka video sandera perempuan yang disandera oleh Hamas.

Katz berargumen bahwa pengakuan tersebut akan menghambat upaya pemulangan sandera yang ditahan di Gaza dan membuat gencatan senjata menjadi kecil kemungkinannya dengan memberi penghargaan kepada para jihadis Hamas dan Iran.

 

Baca Juga: Bayi 7 Bulan Diculik Orang Tidak Kenal, Polisi Perluas Wilayah Memburu Pelaku

Menteri keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, bereaksi dengan mengumumkan bahwa dia tidak akan lagi mengirimkan pendapatan pajak ke Otoritas Palestina sebagai hukuman atas pengakuan sepihak sebagai sebuah bangsa dan dalam kerangka perjanjian bilateral dengan beberapa negara.

Perkembangan ini terjadi di tengah perang sengit selama tujuh bulan di Gaza yang telah mendorong seruan global untuk solusi abadi bagi perdamaian di wilayah tersebut, serta upaya untuk mendapatkan surat perintah penangkapan atas tuduhan kejahatan perang oleh pengadilan pidana internasional.

 

Sambil mengutuk tindakan terorisme yang mengejutkan yang dilakukan Hamas dan mengakui hak Israel untuk membela diri, Sánchez telah membuat marah pemerintah Israel dengan menyebut jumlah warga Palestina yang tewas benar-benar tak tertahankan dan menekankan bahwa tanggapan Israel tidak dapat mencakup kematian warga sipil tak berdosa, termasuk ribuan orang termasuk anak-anak.

 

Baca Juga: Mantan Kabareskrim Soroti Kasus Vina, Sumardi: Polda Harus Meruntut dari Kejadian 8 Tahun yang Lalu

Harris, yang diapit oleh para pemimpin partai koalisinya, mengatakan Ia ingin tahu di tahun-tahun mendatang bahwa Irlandia bersuara, bersuara, mendukung perdamaian, mendukung penyelesaian politik yang memungkinkan anak-anak di Palestina, anak-anak di Israel, untuk hidup dengan aman dan tenteram serta aman berdampingan.

Anggota UE, Irlandia, Spanyol, Slovenia, dan Malta, telah mengindikasikan dalam beberapa pekan terakhir bahwa mereka berencana membuat pengumuman pengakuan. Sejak tahun 1988, 139 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina.

 

Pemerintah Irlandia sebelumnya mengatakan pengakuan tersebut akan melengkapi upaya perdamaian dan mendukung solusi dua negara.

 

Baca Juga: Cegah Paham Radikalisme, Div Humas Polri Silahturahmi Kamtibmas ke Pondok Pesantren

Meskipun Inggris dan Australia telah mengindikasikan dalam beberapa bulan terakhir bahwa mereka akan segera melakukan tindakan serupa, Jerman mengatakan hal ini memerlukan dialog lebih lanjut, dan Prancis mengesampingkan langkah serupa untuk saat ini.

 

Dalam sebuah pernyataan kepada Agence France-Presse, Menteri Eropa dan Luar Negeri Prancis, Stéphane Séjourné, mengatakan, Prancis tidak menganggap bahwa kondisi yang ada hingga saat ini agar keputusan ini memiliki dampak nyata dalam proses ini.

 

Presiden AS, Joe Biden, percaya negara Palestina harus dicapai melalui negosiasi dan bukan melalui pengakuan sepihak, kata juru bicara Gedung Putih kepada Reuters pada hari Rabu.

 

Baca Juga: Penyebar Hoax Beras Beracun Dibekuk Dit Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan

“Presiden adalah pendukung kuat solusi dua negara dan telah mendukungnya sepanjang kariernya. Ia yakin negara Palestina harus diwujudkan melalui negosiasi langsung antar pihak, bukan melalui pengakuan sepihak,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional.