Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI, Farah Puteri Nahlia, mengingatkan pentingnya menyikapi isu ini secara cermat.
“Hal ini agar tidak menciptakan preseden yang kurang menguntungkan di masa depan, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi kedaulatan nasional. Fokus utama kita seharusnya bukan mempertajam perbedaan semantik, melainkan mencari titik temu yang adil dan permanen,” kata Farah.
Artikel Terkait
IBI Lembata Gelar Musyawarah Cabang, Ramsia Gelu Terpilih Jadi Ketua Periode 2025–2030
Modus Mark-Up hingga Kontrak Fiktif, Kasus Korupsi Subsidi Kapal di NTT Naik ke Meja Jaksa
Pangdam IX/Udayana Melayat Prada Lucky, Ungkap 4 Prajurit Ditahan, Motif Masih Misteri
Dugaan Kebocoran Data Pelanggan JNE, 81 Juta Data Diduga Bocor ke Forum Gelap
Bukan Cuma TikTok, Ini Rahasia Gen Z Tentukan Destinasi Liburan