Efisiensi Ala DPR RI di Senayan: Potong Tunjangan, Sisa Rp65 Juta

 

 

REPORTASENTT.COM, JAKARTA-   DPR RI resmi memangkas sejumlah tunjangan anggota dewan usai rapat bersama pimpinan fraksi.

 

 

Namun, alih-alih membuat para wakil rakyat terhimpit, pemangkasan itu masih menyisakan angka fantastis: Rp65,5 juta per bulan sebagai take home pay.

Langkah ini diklaim sebagai bagian dari efisiensi dan transparansi. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan hasil evaluasi itu dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat sore, 5 September 2025.

 

 

 Baca Juga: TNI Hadapi Tuntutan Rakyat: Antara Supremasi Sipil dan Bayang- bayang Dwifungsi

“Adapun sebagai bentuk transparansi apa yang kemudian sudah dilakukan evaluasi dengan total yang akan diterima oleh anggota DPR berupa komponen-komponen tunjangan, serta hal-hal lain, kami akan lampirkan dan nanti akan dibagikan kepada awak media,” kata Dasco.

Dari dokumen resmi DPR yang dibagikan ke wartawan, rincian gaji pokok dan tunjangan anggota DPR setelah pemangkasan adalah sebagai berikut:

Gaji Pokok dan Tunjangan Melekat

Gaji pokok: Rp4.200.000

Tunjangan Konstitusional

Biaya komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp20.033.000

 

Jika digabung, total bruto anggota DPR mencapai Rp74,2 juta.

 

Setelah dipotong pajak penghasilan (PPh 15 persen) sebesar Rp8,6 juta, anggota dewan tetap membawa pulang sekitar Rp65,5 juta tiap bulannya.

 

Dasco juga menegaskan, bagi anggota DPR yang berstatus nonaktif, seluruh hak keuangan otomatis terhenti.

 

 

 Baca Juga: Prabowo Hadiri Undangan Khusus Xi Jinping di Beijing, Hanya 8 Jam di China

 

 

Sementara fasilitas yang masih melekat setelah evaluasi mencakup biaya langganan, daya listrik, jasa telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.

Meski disebut sebagai “efisiensi,” nominal Rp65 juta per bulan ini tetap jauh di atas rata-rata gaji pekerja Indonesia.