DPR Usul Bansos Beras Ditambah Minyak Goreng, Menkeu PurbayaUngkap Hal Ini

 

REPORTASENTT.COM, JAKARTA-  Bantuan sosial pangan beras 10 kilogram per bulan untuk masyarakat miskin dan rentan diusulkan mendapat tambahan minyak goreng dua liter.

Usulan itu datang dari Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, usai berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

 

 

Said menilai bantuan 10 kilogram beras saja tak cukup menopang kebutuhan dasar keluarga miskin.

 

 

 

 

 Baca Juga: Tembok RDN Jebol: Skandal Rp70 Miliar Seret Nama BCA

 

 

“Kami barusan konsultasi dengan pimpinan DPR, permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp16,23 triliun itu khusus untuk 10 kg beras. Tidak cukup 10 kg beras.

 

 

 

Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 liter,” kata Said dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya di Gedung DPR RI, Kamis, 18 September 2025.

Awalnya, DPR berniat meminta lima liter minyak goreng per bulan.

 

 

 

 

 Baca Juga: Festival Teater Pelajar Flores Timur Masuki Hari Kedua, Ini Daftar Pementasan dan Pesan Kadis

 

 

 

Namun, pertimbangan harga membuat angka itu diturunkan.

 

 

 

 

“Kalau lima liter nanti lebih mahal dari berasnya. Tapi kalau Bapak mau lima liter, saya yang seneng, Pak,” ujarnya sembari menyindir.

 

 

Menkeu Purbaya langsung menyatakan kesanggupan pemerintah memenuhi tambahan bansos tersebut.

 

 

 

 Baca Juga: Hasan Nasbi Akhirnya Lengser, Prabowo Tunjuk Sosok ini sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

 

“Kalau Bapak tambah 2 liter, saya pikir kami sanggup,” ucapnya.

 

 

 

 

Menurut Purbaya, anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) masih bisa disesuaikan.

 

 

 

Ia memastikan dana yang tak terserap akan ditarik kembali dan dialihkan untuk program sejenis.

 

 

 

“Kami akan monitor penyerapan anggaran. Kalau lambat, uangnya kembali ke negara,” tegasnya.

 

 

 

 Baca Juga: Polisi di Kupang Dipecat: Upacara Tanpa Kehormatan, Bayang-bayang Etika yang Terkoyak

 

Program bansos pangan itu ditargetkan menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran Rp7 triliun.

 

 

 

Distribusi akan berlangsung mulai Oktober hingga November 2025.

Sebelumnya, Purbaya sempat menegaskan akan membentuk tim khusus guna mengawasi percepatan serapan anggaran.

 

 

 

 Baca Juga: Bupati Flores Timur: Festival Teater Pelajar Jadi Ruang Aktualisasi Generasi Muda

 

“Kalau mereka lamban, akan kami sisir dan percepat,” katanya pada rapat perdana dengan DPR, 10 September 2025 lalu.