“Kami meningkatkan patroli dan penjagaan di titik-titik yang berpotensi memicu gesekan,” katanya.
Ketua DPRD Flores Timur, Albertus Ola Sinuor, meminta seluruh elemen masyarakat turut terlibat menjaga situasi tetap kondusif.
Baca Juga: Di Balik FGD Kejati NTT dan BRI, Strategi Non-Litigasi Selamatkan Miliaran Rupiah di NTT
“Peran orang tua, tokoh agama, dan perangkat RT/RW sangat penting untuk mengawasi generasi muda agar tidak terprovokasi,” tuturnya.
Pemerintah daerah juga memberi waktu kepada kedua pihak untuk melakukan konsolidasi internal sebelum pelaksanaan sumpah adat.
Selain jalur adat dan penguatan penegakan hukum, Pemda Flores Timur menyiapkan program pendidikan bela negara atau wajib militer bagi warga yang terlibat bentrok sebagai upaya pembinaan karakter dan pencegahan konflik berulang.
Artikel Terkait
Eks Karyawan RS Bukit Lewoleba Bongkar Dugaan Diskriminasi dan Larangan Ikut CPNS
Konflik Upah Berujung Laporan Polisi, Yayasan Papa Miskin Dilaporkan ke Polres Lembata
Masuki Usia Dua Tahun, Reportasentt.com Perkuat Peran Media Berimbang dan Investigatif
Di Tengah Jerat TPPO, Polres Sikka Datangi Rumah Perlindungan Korban
Bayang-bayang “Joker” dan Dugaan Sindikat Baru: TPPO Sikka Belum Tuntas