Trauma, Luka, dan Skandal Hukum: Pemerkosaan Anak di Adonara Jadi Alarm Darurat NTT

 

 

REPORTASENTT.COM, LARANTUKA-  Senja baru saja turun di Witihama, Adonara, Selasa 9 September 2025.

 

 

 

Jalan raya Waiwuring-Oringbele yang biasanya lengang mendadak menjadi saksi bisu tragedi mengerikan, seorang bocah perempuan, MKK (11), diperkosa secara brutal oleh seorang sopir berinisial NI (41).

 

 

MKK baru saja pulang dari kios membeli mi instan. Tak disangka, langkah kecilnya dihadang seorang pria dewasa.

 

 

 

 

 

 Baca Juga: Bupati Flores Timur Tinjau Perkebunan Kelompok Tani Lewograrang, Dorong Desa Jadi Produsen Pangan

 

 

 

 

Dalam sekejap, tangan kasar mencekik lehernya, kain kotor membekap mulut mungilnya, dan tubuh ringkih itu dipaksa tak berdaya.

 

 

 

Kekerasan berlangsung dengan keji, meninggalkan luka serius di organ vital, lebam di tubuh, hingga pecahnya pembuluh darah di leher dan mata akibat cekikan keras.

 

 

Visum RSUD Hendrikus Fernandez, Larantuka, menguatkan bukti: tubuh anak itu babak belur, nyawanya nyaris melayang.

 

 

 

 

 Baca Juga: Ayah Korban Pemerkosaan di Adonara Desak Hukuman Maksimal bagi Pelaku

 

 

“Ada indikasi kuat upaya menghilangkan nyawa,” ujar ayah korban, Daton Sanga, dengan suara bergetar menahan amarah.

 

 

Keluarga MKK bukan orang berada. Daton hanya buruh serabutan, mengiris tuak, menggarap kebun orang, kadang mengangkut hasil panen.

 

 Baca Juga: Puan Maharani Desak Pemerintah Tanggap Banjir Bali: Ini Ujian Kapasitas Negara

 

 

 

 

Mereka memilih tinggal di pondok kebun sederhana, 100 meter dari lokasi kejadian, demi menghemat ongkos hidup.

 

 

 

 

Ibu MKK mengurus tiga anak, dengan segala keterbatasan.

 

 

 

 

 

 Baca Juga: Kericuhan Aksi Gen Z Nepal, BEM UI Ingatkan Indonesia: Amarah Publik Itu Bom Waktu

Kini, hidup mereka jungkir balik. Luka bukan hanya di tubuh MKK, tapi juga di jiwa.

 

 

 

 

“Trauma anak kami tidak akan hilang seumur hidup. Kami ingin pelaku dihukum seberat-beratnya,” kata Daton.

 

 

 

 

 

 

Pelaku memang sudah diamankan di Polres Flores Timur.

 

 

 

 

 

 

Kasi Humas Iptu Anwar Sanusi membenarkan peristiwa tersebut. Namun, publik menuntut lebih dari sekadar penahanan.

 

 

 

 

Desakan itu bukan tanpa alasan. Flores Timur bukan pertama kali diguncang kasus kekerasan anak.

 

 

 

 

 Baca Juga: Puan Maharani Desak Pemerintah Tanggap Banjir Bali: Ini Ujian Kapasitas Negara

 

 

 

Data resmi mencatat lonjakan signifikan:

2022: 66 kasus.

2023: 84 kasus.

2024: 101 kasus.

2025 (hingga Juni): 84 laporan kasus anak ke tiga instansi utama—Polres (29), Dinas Sosial (22), Dinas P2KBP3A (33).

Kasusnya berulang: pegawai bank mencabuli delapan remaja laki-laki, ayah memperkosa anak kandungnya selama bertahun-tahun, hingga pelaku kekerasan anak yang enteng lolos lewat “restorasi keadilan di Kejaksaan Negeri Flores Timur".

 

Wajah hukum di Flores Timur tampak keruh: predator anak bisa berlindung di balik celah hukum, sementara korban menanggung trauma panjang.

 

 

 

 Baca Juga: Kericuhan Aksi Gen Z Nepal, BEM UI Ingatkan Indonesia: Amarah Publik Itu Bom Waktu

 

Faktor budaya ikut memperparah. Banyak korban tak berani melapor karena dianggap aib keluarga.

 

 

 

Norma patriarki masih membungkam suara perempuan dan anak. Kekerasan pun seperti menjadi hal “biasa” di pelosok, diabaikan, atau diselesaikan diam-diam.

 

Pengawasan dan pendampingan minim. Korban sering kali dibiarkan sendiri menghadapi trauma, sementara proses hukum berlarut-larut.

 

 

 

 

Kasus MKK tidak hanya kriminalitas. Ia adalah cermin rapuhnya perlindungan anak di NTT.

 

 

 

Skandal hukum dan lemahnya aparat memperlihatkan betapa sistem kerap gagal menegakkan keadilan di wilayah terpinggirkan.

 

Kini, masyarakat menunggu: apakah aparat Flores Timur berani berdiri di sisi korban, atau sekali lagi membiarkan hukum jadi panggung kompromi?