Operasi Senyap KPK di Riau: Tangkap 10 Orang, Termasuk Penyelenggara Negara

 

REPORTASENTT.COM, JAKARTA-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada Senin, 3 November 2025.

 

 

 

 

Dalam operasi yang berlangsung senyap itu, lembaga antikorupsi mengamankan sedikitnya sepuluh orang, termasuk salah satu penyelenggara negara.

 

 

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya penindakan tersebut.

 

 

 

 

 

 

 

“Benar ada kegiatan tangkap tangan yang dilakukan di wilayah Provinsi Riau,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin, 3 November 2025.

 

 

 

 

“Saat ini ada sekitar sepuluh orang yang diamankan.”

 

 

Operasi tersebut menjadi OTT keenam KPK sepanjang tahun ini, menandai langkah konsisten lembaga itu dalam mengawasi penggunaan anggaran publik di daerah.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budi menjelaskan, tim penindakan masih berada di lapangan untuk melakukan pemeriksaan awal dan mengumpulkan barang bukti.

 

 

 

 

 

Detail mengenai pihak-pihak yang diamankan serta konstruksi perkara belum diungkap sepenuhnya.

 

 

“Tim masih berprogres di lapangan. Perkembangan lebih lanjut akan kami sampaikan setelah proses pemeriksaan awal rampung,” ujarnya.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ia membenarkan ada pihak penyelenggara negara yang ikut diamankan dalam operasi tersebut.

 

 

Menurut informasi awal, OTT ini terkait dugaan korupsi pada kegiatan yang melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

 

 

 

 

Namun, Budi memastikan seluruh temuan akan diumumkan secara resmi setelah proses klarifikasi.

 

 

 

 

 

 

“Terkait dengan perkaranya, bidang apa, dan konstruksinya seperti apa, nanti kami jelaskan. Saat ini tim masih bekerja,” tutur Budi.

 

Penindakan di Riau menambah daftar kepala daerah serta pejabat publik yang terjaring OTT sepanjang 2025.

 

 

 

Sejumlah penangkapan sebelumnya juga menyasar pejabat pusat maupun daerah terkait dugaan suap dan gratifikasi pengelolaan anggaran.

 

 

 

 

 

 

OTT ini menjadi yang pertama di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus sinyal bahwa KPK tetap melakukan penegakan hukum di tingkat daerah.