PHK Pegawai RS Bukit Lewoleba Berakhir Damai, Mediasi Disnakertrans Ungkap Dugaan Pelanggaran Hak Buruh

REPORTASENTT.COM, LEWOLEBA- Perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) antara manajemen RS Bukit Lewoleba dan mantan pegawai Agustina Sabu Beda akhirnya berakhir damai melalui mediasi Disnakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Proses mediasi dipimpin Mediator Hubungan Industrial NTT, Yeskiel Mboro, setelah sebelumnya para pihak menjalani sidang bipartit sejak 5 Februari 2026.

Sengketa kemudian berlanjut ke mediasi tripartit karena tidak tercapai kesepakatan mengenai perhitungan hak pekerja.

Baca Juga: Deepfake dan Hoaks AI Ancam Jurnalistik, Polda NTT Ingatkan Media Perketat Verifikasi Fakta

Kuasa hukum pekerja, Matheus Mamun Sare, menjelaskan substansi mediasi mencakup alasan PHK serta perhitungan hak-hak pekerja yang belum dipenuhi pihak yayasan.

“Dalam mediasi ketiga, kami meminta yayasan membuktikan dasar PHK terhadap klien kami dan menghitung seluruh hak pekerja secara terbuka,” kata Matheus dalam forum mediasi.

Dalam proses mediasi, pihak Yayasan Papa Miskin Keuskupan Larantuka disebut tidak dapat membuktikan dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Agustina Sabu Beda sebagaimana tercantum dalam surat keputusan yayasan dan surat skorsing sebelumnya.

Baca Juga: Wapres Gibran ke Rote Ndao, Ribuan Personel Gabungan Disiagakan

Selain pembayaran uang pesangon dan penghargaan masa kerja, pihak yayasan juga menyepakati pembayaran kekurangan upah, tunjangan hari raya (THR), serta lembur dengan nilai total mencapai Rp 92,5 juta.

Perselisihan paling alot terjadi pada perhitungan upah lembur terkait pekerjaan tambahan administrasi akreditasi rumah sakit. Meski demikian, pekerja akhirnya memilih menyudahi tuntutan tersebut demi tercapainya perdamaian.

Selama bekerja di RS Bukit Lewoleba, Agustina diketahui merangkap sejumlah tugas, mulai dari kepala bidang penunjang medik hingga pekerjaan administrasi akreditasi lintas bidang.

Baca Juga: TKI Pulang dari Malaysia, Syok Suami Diduga Selingkuh dan Punya Anak dari Wanita Lain

“Kadang baru beberapa menit tiba di Lamahelan, telepon sudah masuk meminta Aty kembali bekerja di rumah sakit,” kata Ida, anggota keluarga Agustina, saat ditemui wartawan beberapa hari lalu.

Menurut keluarga, Agustina hampir tidak pernah menikmati hari libur maupun cuti karena sering dipanggil kembali bekerja, termasuk pada hari raya.

Kuasa hukum pekerja juga menyoroti dugaan pelanggaran ketenagakerjaan di lingkungan rumah sakit, mulai dari pembayaran upah di bawah standar hingga lembur tanpa surat perintah resmi.

Baca Juga: Dinkes Lembata Perkuat Mutu Pelayanan Puskesmas demi Tingkatkan Keselamatan Pasien

Pekerjaan lembur disebut lebih sering diberikan melalui pesan WhatsApp dengan pendekatan emosional kepada pekerja.

Dalam mediasi itu, mediator Disnakertrans NTT juga menemukan dugaan tumpang tindih penerapan aturan ketenagakerjaan di RS Bukit Lewoleba yang berada di bawah Yayasan Papa Miskin Keuskupan Larantuka.

Temuan tersebut muncul setelah status rumah sakit disebut dikategorikan sebagai usaha kecil menengah meski memiliki sekitar 108 pekerja aktif.