Strategi Komunikasi Publik Prabowo Disorot, Penggunaan Influencer Dinilai Tak Efektif

 

REPORTASENTT.COM, JAKARTA-  Strategi komunikasi publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan.

 

 

Pemerintah disebut masih mengandalkan influencer untuk menyampaikan program dan kebijakan, namun langkah ini dinilai tidak efektif serta berpotensi mengaburkan pesan kepada masyarakat.

Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie, mengingatkan pemerintah agar tidak mengulangi pola komunikasi era sebelumnya.

 

 

 

 

 

Menurutnya, penggunaan buzzer maupun influencer justru berisiko memboroskan anggaran negara.

“Tak bisa dipungkiri era Presiden Jokowi banyak menggunakan buzzer dan influencer. Harga menyewa influencer membutuhkan anggaran ratusan miliar. Itu hanya membuat mubazir dan tidak berdampak apa pun,” ujar Jerry dikutip dari Katakini, Minggu (31/8).

 

Senada, pengamat komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran masih minim strategi.

 

 

 

Baca Juga: Tips Memulai Usaha dengan Risiko Minim, Cocok untuk Pemula

“Komunikasi publik pemerintahan Prabowo-Gibran belum fokus pada strategi komunikasi publik. Kebijakan yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak sering kali berpotensi berubah menjadi bola liar di masyarakat,” kata Kunto seperti dilansir Humas Indonesia.

 

Kritik juga datang dari akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM), Nyarwi Ahmad.

 

 

Ia menekankan bahwa pejabat publik seharusnya menjadi komunikator utama, bukan influencer.

 

 

 

Baca Juga: Rumah Sahroni Dijarah: Iron Man Ikut Raib, Nilai Rapor Smesternya Jadi Sorotan

“Semestinya para pejabat publik dan pemimpin institusi politiklah yang menjadi influencer dalam mengomunikasikan kebijakan publik. Kalau politisi bergantung pada influencer, ini tidak menunjukkan kemajuan demokrasi,” tegasnya.

 

Meski begitu, ada pula pandangan yang menilai penggunaan influencer sah-sah saja.

 

 

Pengamat politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan media sosial.

 

“Agak aneh kalau pemerintah tidak menggunakan media sosial. Sekarang ada dunia baru yang berkembang, yaitu media sosial. Siapa? Tentu kelompok yang bisa didengar yaitu influencer,” ungkap Djayadi.

 

 

 

Baca Juga: Ini Alasan Kabagops Polresta Kupang Kota Diganti

Pihak pemerintah sendiri menegaskan pentingnya peran influencer. Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menyebut aktor digital dibutuhkan sebagai penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Para aktor digital yang merupakan key opinion leaders selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga,” kata Fadjroel.

Sejumlah pengamat menekankan, di tengah perkembangan media sosial, media massa tetap memiliki peran vital sebagai sumber informasi yang kredibel.

 

 

 

Pemerintah pun diminta lebih transparan dan akuntabel dalam strategi komunikasi agar tidak terjebak dalam praktik manipulatif yang dapat mengurangi ruang kritik publik.