Hari Pers Nasional 2025: Pers Mengawal Ketahanan Pangan dan Jejak Panjang Menuju Kebebasan

Baca Juga: Pemerintah Indonesia Siapkan Larangan Anak Pakai TikTok, Tapi Bill Gates Bilang Tak Ada Usia Ideal?

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945, pers Indonesia mengalami perkembangan pesat.

Pada 9 Februari 1946, didirikan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Surakarta sebagai wadah bagi para jurnalis Indonesia.

Tanggal ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional.

 Baca Juga: Trump Klaim Jalur Gaza Akan Diserahkan ke AS Pasca Konflik

Pada era Demokrasi Liberal (1950-1959), pers menikmati kebebasan yang cukup luas.

Namun, situasi berubah drastis pada era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) ketika pemerintah mulai mengontrol pers secara lebih ketat, terutama terhadap media yang dianggap bertentangan dengan kebijakan negara.

Di bawah pemerintahan Orde Baru (1966-1998), pers mengalami pembatasan yang sangat ketat.

 Baca Juga: Sidang Kasus Pencemaran Nama Baik Razman Nasution Ricuh, Hotman Paris Dievakuasi

Pemerintah menerapkan sistem Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan tidak ragu mencabut izin media yang bersikap kritis terhadap kebijakan negara.

Banyak media mengalami pembredelan, sementara jurnalis yang vokal menghadapi ancaman dan tekanan.

Setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa kebebasan pers yang lebih luas.

 Baca Juga: Kerja Sama Kuat untuk Hapus Pungli di NTT: Kepala Ombudsman dan Satgas Saber Pungli Bersatu, Tindak Tegas Pungutan Liar!

Disahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers dan menghapus sistem SIUPP.

Kini, pers berperan sebagai pilar keempat demokrasi, meskipun tetap menghadapi tantangan seperti tekanan politik, ekonomi, serta isu profesionalisme dan etika jurnalistik.

Perjalanan panjang pers di Indonesia dengan perannya yang vital dalam membentuk opini publik, mendukung perjuangan kemerdekaan, serta menjaga proses demokrasi dan pembangunan nasional.