Bupati Diminta Turun Tangan, Polemik PPK Lintas Dinas Mencuat di Alor

Sius Djobo menyebut pernyataan Yakob menyesatkan dan berpotensi membodohi publik.

Baca Juga: Polisi Grebek Judi Bola Guling dan Dadu di Desa Watuliwung- Sikka, Dua Pelaku Ditangkap

“Dia bilang hanya tangani proyek lelang, bukan PL. Tapi pertanyaannya, kepala dinas mana yang keluarkan dua SK berbeda untuk satu orang PPK, satu untuk PL, satu lagi untuk lelang? Ini mencurigakan,” kata Sius kepada Reportase NTT, Minggu (25/5/2025).

Menurutnya, dalam sistem anggaran, penunjukan seorang PPK di suatu dinas semestinya mencakup seluruh proses kegiatan, baik lelang terbuka maupun penunjukan langsung.

Ia juga mempertanyakan keabsahan SK Yakob sebagai PPK di Dinas P2KB tahun anggaran 2025, sementara diketahui Sekretaris Dinas P2KB juga memegang peran serupa.

Baca Juga: Di Waigete! 3 Petani Ditangkap Satreskrim Polres Sikka, Simpan Emas Curian di Rumah

“SK resmi mencantumkan nama Yakob. Tapi Sekdin di sana juga bertindak sebagai PPK. Ini menimbulkan kebingungan,” tambahnya.

Desakan Evaluasi dan Transparansi

Atas berbagai kejanggalan tersebut, Sius meminta Bupati Alor untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN yang dinilai tidak profesional.

“ASN seperti ini tidak layak memegang jabatan strategis. Bila perlu dinonaktifkan. Jangan sampai pembangunan, seperti proyek gedung penyuluhan P2KB di Abad Selatan, jadi bermasalah karena potensi penyimpangan,” tegasnya.

Baca Juga: Terbongkar! Aplikasi Online Dituding Rampok Driver dan Konsumen Lewat Potongan Liar, DPR Geram

Ia juga mendorong dinas terkait untuk menyiapkan seluruh dokumen kegiatan secara terbuka guna menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

Kritik terhadap Pemerintahan Alor

Tak hanya menyoroti polemik rangkap jabatan, Sius Djobo juga melayangkan kritik terhadap kinerja pemerintahan Kabupaten Alor saat ini.

Menurutnya, sebagai kader partai pengusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati saat ini, PKN merasa memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk melakukan kontrol.

“Fungsi kontrol ini adalah bentuk kecintaan kami terhadap daerah. Pemerintahan yang lemah dalam pengawasan internal akan mudah tergelincir. Kami tidak ingin itu terjadi,” ujarnya.

Baca Juga: Geger di Senayan! Komisi III DPR RI Bongkar Skandal Mengerikan, Eks Kapolres Ngada dan Stefani Dituding Terlibat dalam Kejahatan Ini

Sius menegaskan Partai Kebangkitan Nusantara akan terus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur reformasi birokrasi dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.