Konflik Tambang Emas Banyuwangi: IUP, Golden Share, dan Bayang-bayang KPK

Isu dampak lingkungan dan tata kelola izin menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk DPRD Jawa Timur yang sempat meminta klarifikasi dari Abdullah Azwar Anas saat menjabat Bupati Banyuwangi.

Kritik dari kelompok masyarakat sipil terus muncul, terutama terkait keterbukaan data perizinan serta akuntabilitas kebijakan pertambangan di daerah tersebut.

Baca Juga: Satlantas Polres Ende Intensifkan Kamseltibcarlantas, Terminal dan Jalan Nenas Jadi Sasaran

Desakan Audit dan Keterbukaan Data

Fauzan memandang persoalan ini menyangkut kredibilitas pengelolaan sumber daya alam daerah. Ia mendorong dilakukan audit menyeluruh terhadap proses penerbitan dan pengalihan IUP.

“Tambang emas adalah aset strategis. Setiap kebijakan harus berpihak pada kepentingan rakyat. Kalau ada pelanggaran, proses hukum perlu berjalan sesuai aturan,” ucapnya.

Isu dugaan pelanggaran IUP tambang emas Tumpang Pitu diperkirakan terus berkembang seiring meningkatnya desakan publik agar pengelolaannya dibuka secara terang dan dapat dipertanggungjawabkan.