Banggar DPRD Flotim Rampungkan Pembahasan RAPBD 2026, Target Pendapatan Terkoreksi Turun Rp2,7 M

REPORTASENTT.COM, LARANTUKA- Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) selesai dilaksanakan pada Kamis (27/11/2025) di Balai Gelekat DPRD Flores Timur. Laporan hasil pembahasan tersebut dibacakan oleh Sudirman Tamrin dari Fraksi PAN.

Pendapatan Terkoreksi Turun Rp2,7 M

Dalam rancangan awal, pendapatan daerah Flores Timur tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp1.100.347.463.717. Angka tersebut terdiri dari:

• Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp68.295.331.173
• Pendapatan Transfer: Rp1.017.540.607.944
• Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah: Rp14.511.524.600
• Namun, selama pembahasan di tingkat Banggar dan TAPD, target pendapatan mengalami koreksi penurunan sebesar Rp2.701.662.000.
• Koreksi ini menunjukkan perubahan pada sejumlah OPD, yakni:
• Dinas Kominfo bertambah Rp25.000.000
• Dinas Penanaman Modal bertambah Rp55.000.000
• Dinas Pekerjaan Umum berkurang Rp500.000.000
• Dinas Lingkungan Hidup berkurang Rp265.000.000
• Dinas Perkebunan dan Peternakan berkurang Rp1.728.000.000
• Dana DBH CHT berkurang Rp288.662.000
  
  Baca Juga: Diburu Inovator! Pemda Flores Timur Ungkap Lonjakan Peserta Lomba Inovasi 2025
  
  

Belanja Daerah Disepakati Rp1,107 Triliun

Belanja daerah dalam RAPBD 2026 direncanakan sebesar Rp1.107.947.463.717, yang terdiri dari:

• Belanja Operasional: Rp840.741.597.917
• Belanja Modal: Rp28.544.585.791
• Belanja Tak Terduga: Rp5.975.000.000
• Belanja Transfer: Rp232.686.280.009

Baca Juga: Akhir pembahasan RAPBD 2026, Fraksi Nasdem: Puji Tuhan, Program Prioritas Bupati Didukung DPRD

Banggar Tolak Rencana Pinjaman Daerah

Pembiayaan daerah 2026 mencakup rencana penerimaan sebesar Rp10,1 miliar dan rencana pengeluaran pembiayaan Rp2,5 miliar, yang bersumber dari skema pinjaman daerah.

Meski mendukung tujuan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur jalan, Banggar menolak rencana pinjaman tersebut setelah mencermati perhitungan kewajiban pokok dan bunga yang menyisakan kapasitas efektif hanya Rp6.650.000.000 dalam tahun berjalan.

Banggar menilai skema ini kurang optimal dan mendorong pemerintah menggunakan pola pembiayaan lain.

Baca Juga: Nelayan Sikka Hilang 4 Hari di Laut Ditemukan Selamat, Tim SAR Ungkap Detik- detik Penyelamatan