Bantuan Sosial Dinilai Tak Tepat Sasaran, Rapat Daring Pemprov NTT Ini Menjadi Titik Balik Pendataan Kemiskinan

 

REPORTASENTT.COM, KUPANG- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar rapat evaluasi pendataan dan program bagi orang miskin secara daring dari Ruang Rapat Gubernur, Jumat (6/2/2026).

Rapat ini dihadiri Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, unsur Forkopimda NTT, pimpinan organisasi perangkat daerah Provinsi NTT, para bupati se-NTT, perwakilan perbankan, serta pimpinan instansi vertikal.

Dalam forum tersebut, Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan keprihatinan atas kondisi lapangan yang masih memperlihatkan ketidaksesuaian data penerima bantuan sosial.

 

Ia menyoroti temuan warga yang hidup dalam kondisi miskin justru tidak tercatat sebagai penerima bantuan, sementara warga yang secara ekonomi tergolong mampu masih terdata.

Situasi ini dinilai tidak sekadar persoalan administrasi, melainkan menyentuh aspek kemanusiaan, keselamatan, serta martabat masyarakat.

Menurut Melki, pembenahan data kemiskinan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah desa. Seluruh unsur di tingkat akar rumput diminta terlibat aktif dalam proses pendataan.

 

Ia menyebut peran RT/RW, kader Posyandu, pendamping PKH, Dukcapil, Babinsa, guru, tenaga kesehatan, penyuluh, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat penting dalam validasi langsung di lapangan.

Pendekatan jemput bola perlu dilakukan, termasuk memastikan urusan administrasi kependudukan tidak menjadi hambatan bagi warga.

Melki juga meminta perhatian khusus pada sektor pendidikan, terutama persoalan Program Indonesia Pintar (PIP) yang kerap terkendala administrasi, serta larangan pungutan yang membebani siswa dari keluarga tidak mampu.

 

 

Layanan konseling sekolah diminta kembali diaktifkan.

Di bidang kesehatan, percepatan verifikasi kepesertaan PBI BPJS menjadi perhatian agar warga miskin tetap memperoleh akses layanan kesehatan.

Seluruh arahan tersebut bermuara pada upaya membenahi pendataan warga miskin secara menyeluruh dan mempertajam program bantuan sosial agar benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan di NTT.