Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Menhan Sjafrie, Sebut Penjagaan DPR oleh TNI Langgar UU

Baca Juga: Polisi di Kupang Dipecat: Upacara Tanpa Kehormatan, Bayang-bayang Etika yang Terkoyak

Tanpa koreksi dari Presiden, kata mereka, keputusan Sjafrie bisa dianggap mendapat restu kepala negara.

Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan tiga tuntutan utama: menolak pelibatan TNI dalam pengamanan DPR, mendesak penghentian seluruh bentuk keterlibatan militer di ranah sipil, serta mendorong percepatan agenda reformasi TNI.

Pernyataan Sjafrie soal Penjagaan DPR

Sjafrie sebelumnya menyatakan telah menyetujui keterlibatan TNI menjaga DPR yang ia sebut sebagai “simbol kedaulatan negara”.

“Jadi TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR. Saya sudah menyetujui, dan Panglima bersama kepala staf akan menindaklanjuti,” kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 16 September 2025.

Ia mengatakan penjagaan dilakukan hingga situasi dianggap kondusif.